Diskusi AJI Samarinda Soroti Dampak Negatif Pembangunan IKN

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menegaskan bahwa pembangunan IKN mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati di Teluk Balikpapan.

"Lebih dari empat hektare mangrove telah dibabat untuk jalur akses alat berat. Akibatnya, ekosistem terganggu dan habitat pesut, duyung, serta satwa laut lainnya semakin terancam," ujar Fathur.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Onesimus Patiung, menyatakan bahwa seluruh pihak harus terlibat dalam upaya pelestarian Teluk Balikpapan.

"Pelestarian ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia internasional," ungkap Onesimus.

Ia mengakui bahwa pembangunan IKN memang memiliki dampak terhadap ekosistem sekitar. Namun, pihaknya berkomitmen untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, salah satunya dengan mengurangi pemanfaatan garis pantai.

"Kami telah melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan," tambahnya.

Namun, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, mengkritisi pernyataan OIKN yang meminta masyarakat memberikan masukan terkait permasalahan lingkungan di IKN.

"Banyak laporan yang masuk, tetapi tindak lanjutnya nihil. Pemerintah tidak bisa sekadar meminta masyarakat mencari solusi, karena mereka yang digaji untuk itu," tegas Fathul.

Senada dengan Fathul, Fathur Roziqin Fen menilai bahwa pembangunan IKN telah dikemas dalam narasi nasionalisme yang mengaburkan dampak ekologis yang terjadi.

"Di balik gemerlap pembangunan, ada kehilangan biodiversitas, penggusuran masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan yang nyaris tidak disorot," ujarnya.

Fathur menekankan bahwa kritik terhadap IKN bukan berarti menolak pembangunan, tetapi sebagai bentuk pengawasan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

"Kami tidak ingin menggagalkan proyek ini. Namun, jika sejak awal sudah banyak kerusakan yang terjadi, pemerintah seharusnya menyelesaikan itu lebih dulu sebelum melangkah lebih jauh," pungkasnya.