Jatam Soroti Banjir di Kawasan Calon IKN Penajam Paser Utara
Penajam, IDN Times - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) menyorot bencana banjir berulang kali terjadi di lokasi calon ibu kota negara (IKN). Banjir yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara (PPU).
“Fakta kalau kawasan IKN baru tidak terbebas dari banjir dan kondisi iu telah terjadi bertahun-tahun lalu. Kini dikhawatirkan dengan dibebankan gelombang pembangunan skala besar lagi di kawasan itu akan melipatgandakan krisis yang terjadi,” kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradharma Rupang kepada IDN Times lewat telepon, Selasa (11/12/2022).
1. Orientasinya bukan untuk kepentingan rakyat
Pradharma mengatakan, orientasi pembangunan saat ini bukan diperuntukkan kepentingan masyarakat secara luas. Tetapi pada dasarnya demi keselamatan para pejabat serta kroninya.
Ia pun mengungkapkan bencana banjir terjadi di ibu kota negara Jakarta. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan meninggalkan Jakarta untuk pindah ke lokasi IKN baru ini.
Pemerintah sudah menunjuk lokasi IKN di antara PPU - Kutai Kartanegara (Kukar).
Soal bencana banjir di PPU, Pradharma berpendapat terjadi perubahan fungsi resapan air kawasan hutan alam terletak di Kecamatan Sepaku. Di lokasi ini sekarang sudah berfungsi menjadi kawasan hutan tanaman industri (HTI) seluas ribuan hektare.
“HTI terbentang luas sama dengan kelapa sawit. Jenis tanaman ini tidak cocok menjadi tanaman penahan atau resapan air serta menghadirkan sumber-sumber air, tetapi justru sebaliknya,” tuturnya.
2. Banjir disebabkan industri tambang dan HTI
Menurut Pradharma, pemerintah secara besar-besaran menerbitkan izin pertambangan dan HTI kepada pemilik modal di PPU. Sekarang ini permasalahan makin kompleks dengan pembangunan proyek IKN.
Ia pun memprediksi, banjir akan semakin meningkat dan meluas melanda masyarakat PPU. Persoalan berat dialami masyarakat di tengah pandemik COVID-19.
“Kajian-kajian yang dilakukan selama ini untuk IKN cenderung dipaksakan, diputuskan tanpa kajian ilmiah, sebab kawasan tersebut wilayah yang rentan bencana tidak hanya banjir saja. Berpotensi adanya kebakaran-kebakaran hutan, kawasan itu juga rentan gempa ingat pada tahun 2019 lalu gempa bumi terjadi di Kabupaten Paser juga terasa hingga PPU,” sebutnya.
3. KLHS untuk IKN belum disusun tetapi sudah diputuskan
Lebih lanjut, Pradharma menyoroti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk IKN baru belum disusun lebih dahulu tetapi sudah diputuskan. Apabila terjadi human error atau faktor X hanya menjadi ancaman bagi warga setempat.
Sedangkan investasi sudah terlanjur dikucurkan di kawasan yang rentan dan berbahaya.
“Yang bertanggung jawab mereka yang memutuskan para pansus, presiden termasuk juga sejumlah menteri yang memfasilitasi pembangunan jalan tanpa ada undang-undangnya,” tegasnya. .
Pradharma menilai, pembangunan IKN baru ini hanya memfasilitasi kepentingan pebisnis dan oligarki yang tidak lebih sebagai agenda kepentingan mereka dari pada masyarakat PPU, Kutai Kartanegara (Kukar) dan sekitar termasuk masyarakat di Jakarta.
4. Antisipasi banjir dan gempa bumi Kemen PUPR dan BMKG telah kaji lapangan
Sementara itu, Sekretaris Camat Sepaku Adi Bustaman mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi potensi bencana terjadi di kawasan IKN. Salah satunya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan melaksanakan survei atau pengkajian lapangan di kawasan Sepaku.
“Berdasarkan informasi yang diterima Kecamatan Sepaku untuk Kemen PUPR adalah melaksanakan kegiatan survei masterplan dan detail desain pengendalian banjir dan drainase utama DAS Sungai di Kecamatan Sepaku serta gempa bumi,” ucapnya.
5. Wilayah Sepaku sangat aman dan tidak pernah ada gempa bumi, banjir tiga jam surut
Selain itu, secara umum wilayah PPU sangat aman dari ancaman bencana gempa bumi selama kurun waktu 29 tahun terakhir.
“Saya sudah 29 tahun tinggal di Sepaku dan selama itu pula tidak alami atau merasakan adanya bencana gempa bumi, angin kencang," paparnya.
Meskipun begitu, Adi mengakui persoalan banjir kerap melanda wilayah PPU. Banjir di PPU cepat surut dalam waktu 2 hingga 3 jam saja.
Seorang warga Sepaku bernama Junaidi membenarkan pernyataan Adi Kustaman. Sejak tahun 70 an, ia mengaku tidak pernah mengalami bencana gempa bumi.
Kalaupun ada kejadian banjir itu hanya baru-baru ini saja terjadi ketika beberapa sungai mengalami penyempitan.
“Saya datang ke Sepaku sebagai di tahun 70 an ketika program transmigrasi silam, dan selama saya tinggal di Sepaku tidak sekalipun terjadi bencana banjir, angin puting beliung maupun banjir besar dengan durasi lama. Jadi tidak salah kalau IKN ada di Sepaku,” pungkasnya.