Kasus Meningkat, Anggaran Penanganan COVID-19 Penajam Ternyata Tak Ada

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, anggaran penanganan COVID-19 baru diusulkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) PPU kedua untuk mendahului anggaran perubahan. Hingga kini tidak kunjung selesai. 

Akibatnya tidak ada pos anggaran terkait penanganan COVID-19 dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2021.

"Sementara perkada pertama masalah anggaran COVID-19 sama sekali tidak dimasukkan dan itu pun telah selesai dilaksanakan. Anggaran ini sangat penting bagi masyarakat, di mana seluruh daerah telah mengantisipasi anggaran tersebut sejak awal tahun, karena pandemik COVID-19 di Indonesia sudah terjadi hampir dua tahun belakangan ini," katanya.

Terpisah seorang petugas jaga pos pengetatan, berinisial IY mengakui, hampir tiga bulan ini mereka juga belum mendapatkan hak-hak mereka, sementara uang tersebut sangat dibutuhkan untuk operasional petugas sehari-hari.

"Per harinya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU kami hanya mendapatkan upah sebesar Rp75 ribu di luar uang makan pagi seharga Rp15 ribu per bungkus dan makan siang katanya seharga Rp35 ribu per kotaknya," sebutnya.

Diakuinya, baru baru lalu, memang seluruh petugas pernah dikumpulkan oleh Kepala BPBD PPU Marjani yang menyatakan anggaran penanganan COVID-19 untuk pos pengetatan yang berada di bawah BPBD sudah tidak ada lagi, khususnya pada Juli hingga beberapa bulan ke depan, karena belum ada kejelasan dalam Perkada.

"Kami tidak dilarang untuk  bertugas seperti biasa, namun untuk upah maupun uang makan tidak diberikan lagi, tetapi belakang kami diminta kembali bertugas seperti biasa dengan upah per orang Rp 65ribu per hari tanpa mendapatkan makan pagi, sementara makan siang tetap diberikan seperti biasa," ungkapnya.

Senada dengannya, seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial KA, mengaku sejak Maret hingga Mei 2021 nakes  atau tiga bulan bertugas di lokasi karantina terpadu Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Penajam, belum memperoleh upah yang merupakan hak mereka.

"Bagi para nakes dari perawat per harinya mendapatkan upah Rp125 ribu dengan perincian upah jaga Rp75 ribu ditambah uang transportasi sebesar Rp50 ribu, sedang bagi dokter mendapatkan Rp150 ribu yakni upah jaga Rp100 ribu ditambah uang transportasi Rp50 ribu. Masalah itu pernah saya tanyakan ke dinas kesehatan (Dinkes) namun jawaban yang diberikan belum ada kepastian," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinkes PPU dr. Jansje Grace Makisurat membenarkan, upah para nakes baik dokter maupun perawat yang bertugas di rusunawa selama tiga bulan belum terbayarkan untuk Maret hingga Mei 2021. Karena dana tersebut dipinjam BPBD guna membayar operasional pos pengetatan. Di mana harusnya dana itu diperuntukkan alokasi nakes di rusunawa. 

"Anggaran upah dan uang transportasi bagi para nakes yang bertugas di rusunawa tersebut masuk anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinkes PPU, tapi kita pinjamkan ke BPBD, sementara anggaran milik BPBD ada dalam usulan perkada kedua, dana itu dikembalikan setelah anggaran perkada cair. Saat ini,  kami juga sedang mendorong refocusing atau pengalihan anggaran kegiatan penanganan COVID-19 Dinkes," jelasnya. 

Meskipun para nakes belum terima insentif bahkan sejak tahun lalu, lanjutnya, namun  hingga kini mereka masih semangat melayani pasien dan lancar melayani vaksinasi. Sebetulnya mereka itu lelah, ditambah lagi sekarang puskesmas desa dan kelurahan dilibatkan dalam pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19.

"Kami para nakes sebenarnya sangat lelah, namun kami tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk sebagai vaksinator. Apalagi kini beban tugas mereka bertambah di mana puskesmas dilibatkan dalam pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 di wilayah kerja puskesmas," tegas Grace.  

Kepala pelaksanaan harian BPBD PPU Marjani ketika diminta tanggapannya terkait anggaran, Senin (12/7/2021) lalu mengarahkan wartawan IDN Times untuk mewawancarai Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU, Nurlaila. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan terkait konfirmasi masalah anggaran tersebut dari pejabat yang ditunjuk.