Kondisi Pasar Sepaku di PPU Dilaporkan Rawan Lakalantas

Hartono mengatakan, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuat volume arus transportasi meningkat di kawasan tersebut. Sehingga lokasi saat ini sangat membahayakan banyak pihak ketika berada di pasar tersebut.

“Pasar Sepaku di Desa Sukaraja tersebut adalah satu-satunya tujuan masyarakat di kecamatan itu untuk melakukan aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Relokasi pasar dibutuhkan ke lokasi yang lebih representatif sebagai pusat perdagangan masyarakat.

”Pasar ini, saya rasa perlu direlokasi ke tempat yang lebih baik. Tidak di pinggir jalan seperti sekarang,” tuturnya.

Diakuinya, Pasar Sepaku desa Sukaraja itu sudah lama ada dan memang lokasinya berada tepat di sisi kanan dan kiri jalan raya dan kini terus berkembang. Bahkan terus meningkatnya seiring aktivitas kegiatan di wilayah IKN.

“Pasar ini disebut pasar tumpah, karena lapak para pedagang hingga ke badan jalan. Akibatnya ketika hari pasar membuat macet parah arus lalu lintas di sana,” ungkap Hartono.

Tentu kondisi ini membahayakan bagi pembeli, pedagang bahkan pengguna jalan di sana. Sedangkan kini semakin banyak mobil proyek IKN yang berbadan besar yang melaluinya.

Hartono meminta Pemkab PPU memberikan perhatian terhadap kondisi pasar ini. Seperti disusun perencanaan relokasi pasar ke lokasi baru yang lebih representatif. 

Selain itu, pemerintah daerah pun harus menyosialisasikan relokasi tersebut ke masyarakat. Pasalnya kini pedagang tidak punya pilihan dan harus untuk berjualan di area lainnya.

“Tentu pemerintah daerah harus menyiapkan tempat baru untuk para pedagang agar roda perekonomian masyarakat Sepaku berjalan semakin baik,” pintanya.

Menurutnya, kondisi ini juga harus menjadi perhatian Badan Otorita IKN. Sebab, lokasi itu masuk dalam rencana kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN. Jadi koordinasi dengan Pemkab PPU juga diperlukan untuk mengetahui desain tata ruang IKN.

Badan Otorita juga patut mencarikan jalan keluar terkait persoalan ini mengingat wilayah ini masuk dalam IKN. Sehingga sama-sama dorong untuk membangun pasar baru yang representatif. 

“Harapan kami ada dukungan anggaran dari Badan Otorita, namun lokasi relokasi juga harus kita komunikasikan di mana yang tepat dan layak,” pungkasnya.