Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi ruang laboratorium. (pexels.com/Edward Jenner)
  • Pemkot Samarinda menargetkan Laboratorium Lingkungan menjadi sumber PAD baru untuk mendukung sasaran PAD Rp1,3 triliun pada 2027, dengan layanan pengujian bagi usaha dan masyarakat.
  • Optimalisasi laboratorium memerlukan akreditasi KAN, registrasi Kementerian Lingkungan Hidup, serta pola BLUD; kebutuhan layanan didorong kewajiban dokumen lingkungan bagi puluhan hingga ratusan pelaku usaha.
  • Meski gedung dan alat uji air-udara telah tersedia, layanan masih internal karena jabatan dan legalitas belum lengkap; pengembangan serta tarif diusulkan masuk anggaran 2027.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, berupaya mengoptimalkan fungsi Laboratorium Lingkungan agar tidak hanya melayani kebutuhan pengujian internal, tetapi juga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung target PAD Samarinda sebesar Rp1,3 triliun pada 2027. Pemkot pun mulai menyiapkan pengembangan laboratorium tersebut agar bisa memberikan layanan pengujian kualitas lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat secara lebih luas.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pengembangan laboratorium membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari aspek kelembagaan, legalitas, teknis, hingga penganggaran.

Hal itu disampaikannya setelah memimpin audiensi pengembangan Laboratorium Lingkungan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Jumat.

"Pengembangan laboratorium harus dipersiapkan secara terpadu, mulai dari aspek kelembagaan, legalitas, teknis, hingga penganggaran agar nantinya mampu memberikan pelayanan secara lebih luas," ujar Andi Harun dikutip dari Antara.

1. Tahapan optimalisasi laboratorium lingkungan

Wali Kota Samarinda Andi Harun. Foto istimewa

Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan yang harus segera diselesaikan agar laboratorium tersebut dapat beroperasi secara optimal. Di antaranya memperoleh akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, serta menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengembangan fasilitas ini dinilai memiliki peluang ekonomi yang cukup besar. Sebab, kebutuhan terhadap layanan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan terus meningkat seiring dengan kewajiban pelaku usaha memenuhi dokumen lingkungan.

Berdasarkan data Satu Data Kota Samarinda, sedikitnya terdapat 63 perusahaan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga 2025. Jumlah tersebut belum termasuk ratusan pelaku usaha yang masuk kategori wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

2. Dokumen lingkungan bagi pelaku usaha

Ilustrasi para peneliti sedang bekerja dengan mikroskop dan tabung reaksi di laboratorium. (pexels.com/Gustavo Fring)

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Indera Permana menjelaskan, kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.

Ketentuan tersebut turut menciptakan kebutuhan terhadap layanan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.

"Ketentuan ini membuka peluang layanan pengujian dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha," kata Indera.

Selama ini, perusahaan yang beroperasi di Samarinda masih mengandalkan laboratorium milik instansi vertikal maupun pihak swasta yang telah terakreditasi untuk memenuhi kewajiban pengujian lingkungan.

Padahal, Pemkot Samarinda telah membangun gedung UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pagu anggaran sekitar Rp2,89 miliar. Fasilitas tersebut juga telah dilengkapi peralatan untuk pengujian kualitas air dan udara.

Dari sisi kemampuan teknis, tim laboratorium DLH Samarinda telah mengikuti Uji Profisiensi Laboratorium Lingkungan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025.

3. Pemanfaatan laboratorium Samarinda

Penelitian sampah plastik di laboratorium Universitas Mulawarman Samarinda. Foto Universitas Mulawarman

Namun, hingga kini pemanfaatan laboratorium masih terbatas untuk kebutuhan internal pemerintah daerah. Pada 2026, anggaran pengelolaannya tercatat sebesar Rp195,03 juta.

Keterbatasan operasional tersebut disebabkan belum terpenuhinya pengisian struktur jabatan UPTD serta sejumlah persyaratan legalitas untuk membuka layanan secara komersial.

Indera menjelaskan, penerapan pola pengelolaan BLUD dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian operasional laboratorium. Melalui skema tersebut, pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Selain itu, pola BLUD memungkinkan laboratorium memiliki ruang lebih luas untuk merekrut tenaga analis profesional guna meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Rencana pengembangan laboratorium di Samarinda

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, Jumat (3/4/2026). Foto istimewa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan anggaran dan penyusunan tarif layanan agar pengembangan laboratorium dapat direalisasikan pada 2027.

Menurutnya, kebutuhan pengembangan fasilitas tersebut telah diusulkan sebagai salah satu program prioritas dalam rencana kerja DLH Samarinda 2027.

"Kebutuhan pengembangan laboratorium lingkungan ini kami usulkan untuk diakomodasi dalam penganggaran tahun 2027, termasuk segera mengoordinasikan usulan tarif atau harga satuan layanannya," kata Neneng.

Pemkot Samarinda selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, yakni Bapperida, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM.

Melalui langkah tersebut, Pemkot berharap Laboratorium Lingkungan dapat segera beroperasi secara optimal. Selain meningkatkan pengawasan dan pelayanan pengujian lingkungan, keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu membuka sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More