Mahulu, IDN Times - Ancaman kelangkaan bahan pangan mulai membayangi masyarakat di wilayah hulu Sungai Mahakam, khususnya Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur.
Surutnya debit Sungai Mahakam membuat distribusi kebutuhan pokok ke kawasan perbatasan tersebut semakin sulit. Sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng hingga LPG 3 kilogram mulai menjadi perhatian.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi agar persoalan distribusi tidak berkembang menjadi krisis pangan.
“Terpenting bagaimana sembako bisa sampai ke sana. Jangan sampai ada masyarakat Kalimantan Timur mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Ini harus jadi perhatian serius kita,” tegas Rudy Mas’ud dalam akun IG Pemprov Kaltim, Senin (10/8/2026).
Gubernur menginstruksikan Pemprov Kaltim segera mencari skema distribusi paling efektif untuk menjangkau Long Pahangai dan Long Apari. Sejumlah opsi akan dihitung, mulai dari penggunaan kapal, speed boat berkapasitas besar hingga jalur darat, dengan mempertimbangkan kondisi medan.
Sementara itu, pengiriman menggunakan helikopter tidak menjadi pilihan utama. Selain memiliki keterbatasan daya angkut, biaya operasionalnya dinilai terlalu tinggi.
Selama ini, ketika debit Sungai Mahakam surut, distribusi kebutuhan pokok dilakukan dengan mengirim barang hingga Ujoh Bilang. Dari ibu kota Kabupaten Mahulu tersebut, sembako kemudian kembali diangkut secara bertahap menggunakan kapal-kapal berukuran kecil menuju Long Pahangai dan Long Apari.
Namun, kondisi sungai yang semakin surut membuat pola distribusi tersebut kian berat dan berisiko menghambat pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu, Rudy meminta persoalan distribusi pangan tidak ditangani secara sektoral. Pemprov Kaltim akan memperkuat koordinasi dengan Pemkab Mahulu, Bulog, Pertamina, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Intervensi melalui program pasar murah juga disiapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain itu, dukungan subsidi ongkos angkut turut disiapkan untuk membantu kelancaran distribusi. Disperindagkop UKM Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 juta untuk mendukung upaya tersebut.