Melunak, Warga Sotek PPU Tunda Razia Mobil Perusahaan akan Melintas

Harry mengatakan, perusahaan melakukan perbaikan akses jalan berlokasi di Kilometer 30 hingga Kilometer 11 Kelurahan Sotek, Kamis (23/12/2021).  Perbaikan jalan tersebut masih masuk wilayah perusahaan itu sendiri. 

Sehubungan itu, warga pun berinisiatif baik dengan menunda ancaman mereka melakukan razia kepada mobil perusahaan. Mereka tetap memberikan apresiasi pada niat baik perusahaan. 

Meskipun begitu, warga tetap menuntut perusahaan memperbaiki seluruh akses jalan, termasuk  yang masuk wilayah perkampungan kelurahan. Akses jalan umum warga berada di titik antara Kilometer 9 hingga Kilometer 0 Kelurahan Sotek. 

“Kami masih menunggu perbaikan jalan lingkungan warga sotek yang diinginkan warga dari kilometer 9 sampai dengan kilometer 0. Sehingga kami sementara menunda rencana aksi itu, hingga perbaikan akses jalan itu hingga titik kilometer 0.” katanya. 

Harry mengancam razia mobil perusahaan akan dilanjutkan bila perusahaan tidak mengindahkan tuntutan mereka. Kerusakan jalanan mayoritas disebabkan aktivitas truk-truk perusahaan bermuatan berat melintasi jalanan perkampungan. 

“Oleh karena itu, apabila perbaikan itu tidak menyentuh aspirasi masyarakat Sotek bisa jadi aksi razia bakal dilakukan oleh warga Sotek. Sebab paling dibutuhkan warga dari kilometer 0 hingga kilometer 9 tak lain merupakan jalan lingkungan,” sebutnya.

Perbaikan jalanan antara Kilometer 9 hingga Kilometer 0. 

Ia mengungkapkan, jalan lingkungan milik warga dalam penguasaan pemerintah daerah tersebut berada di titik kilometer 0 hingga kilometer 9. Saat ini kondisinya rusak cukup parah menjadi perlintasan perusahaan-perusahaan beroperasi di Sotek. 

“Jalan yang rusak dari kilometer 0 hingga kilometer 9, sedikitnya ada 23 titik ditambah dua jembatan penghubungan jalan kondisinya hampir putus. Selama ini jalan itu satu-satunya akses menuju ke lahan perkebunan dan pertanian warga,” tutur Harry.    

Sementara itu, dana corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar hingga kini belum ada kejelasan. Bahkan Informasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat pemanfaatan CSR dikelola langsung Pemkab PPU.

“Informasi yang kami terima tersebut, kami konfirmasi ke Asisten II Setkab PPU, bapak Ahmad Usman dan menyatakan jika dana CSR yang masuk tahun 2020 lalu ke Pemkab hanya sebesar Rp12 juta saja dan untuk tahun ini baru dikoordinasikan. Sementara itu informasi perusahaan kepada masyarakat, bahwa perusahaan sudah membayar CSR sebesar Rp80 juta,” ungkapnya. 

Informasi dari perusahaan itu juga telah disampaikan kepada Asisten II, sehingga warga diminta untuk menanyakan ke perusahaan dana sebesar Rp80 juta. Tentang transparansi rincian pengiriman dana CSR berupa nominal hingga bukti transaksi pembayaran. 

Dana CSR itu, menurutnya, sangat dibutuhkan warga untuk melakukan perbaikan fasilitas umum sehingga warga tidak hanya mendapatkan dampak negatif seperti akses jalan dan jembatan yang rusak. Kejelasan alokasi CSR bagi warga terasa penting. 

Kemungkinan dalam waktu dekat ini, warga pun akan menanyakan langsung ke perusahaan-perusahaan di Sotek terkait CSR.  

“Wilayah Sotek kini ada lima perusahaan yang aktif beroperasi yakni, PT Belantara Subur, PT Fajar Surya Swadaya, PT Balikpapan Wana Lestari, PT Mitra Mulia Mahakam, dan satu lagi perusahaan kontraktor PT FSS," pungkas Harry.