Dengan adanya pengawasan langsung dari KPK, Mentan Amran berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementan dan dapat mengakselerasi peningkatan produksi untuk mengembalikan swasembada pangan dan kesejahteraan petani serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. (Dok. Kementan)
Selain membahas swasembada beras, Amran menjelaskan pemerintah telah menyiapkan bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat secara nasional untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Amran juga memperingatkan produsen dan distributor agar tidak memainkan harga bahan pangan. Pemerintah, kata dia, akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik tersebut.
Pengawasan dilakukan secara ketat melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
“Tolong pengusaha sektor pangan, jangan permainkan rakyat kecil. Kalau permainkan, kami tindak,” tegasnya.
Namun, Amran menekankan bahwa penindakan tidak ditujukan kepada pedagang kecil di pasar tradisional. Sanksi dan denda akan diarahkan kepada pelaku di tingkat atas, terutama produsen dan distributor yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dia mengungkapkan, sedikitnya 120 orang yang diduga terlibat dalam praktik mafia pangan telah ditangkap. Menurutnya, praktik tersebut selama bertahun-tahun mengganggu tata niaga beras dan merugikan masyarakat melalui permainan harga.