Panja DPR RI Kunjungi IKN, Dorong Pemerintahan Terbuka dan Inklusif

18 Jul 2025, 04:00 WIB

WhatsApp Image 2025-07-17 at 19.39.48 (1).jpeg

Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/7/2025). Foto OIKN

Nusantara, IDN Times – Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/7/2025). Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di kawasan IKN.

Agenda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar-lembaga untuk mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Kehadiran Panja OG-P juga merupakan bentuk tanggapan terhadap aspirasi publik mengenai keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki tahap kedua.

“Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu. Semoga membawa berkah bagi kami dan menjadi sumber informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat luas tentang pembangunan di IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis.

1. Dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan

Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap kunjungan ini membawa perspektif baru bagi DPR dalam mendukung pemerintahan terbuka di daerah. Semoga menjadi momentum memperkuat kerja sama eksekutif dan legislatif demi mewujudkan kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi,” ungkap Husein.

2. Birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli lingkungan

Basuki juga menegaskan bahwa OIKN dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli lingkungan. Model ini diharapkan menjadi panutan bagi kementerian dan lembaga lain yang akan berkantor di IKN.

Ia turut menyoroti pentingnya tata kelola kawasan yang terstruktur, mencakup akuntabilitas pembangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

3. Jembatan kebijakan pemerintah

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara legislatif dan eksekutif, serta menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.