Pembelajaran Langsung di Penajam Masih Menunggu Kondisi COVID-19

Menurutnya, apa yang dilakukan pihaknya dan Gubernur Kaltim sudah pasti berpedoman dengan surat kesepakatan bersama (SKB) empat menteri yakni dalam kondisi tertentu PTM pasti dilarang dan diperbolehkan jika kondisi dianggap telah kondusif. 

“Memang COVID-19 akan pergi ? Kita harus kuat, oleh karenanya wajib bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk di vaksin sebelum dilakukan tatap muka terbatas. Jangankan pak gubernur, Kadis dan Kepsek juga melarang tatap kalau dipandang situasi belum aman,” tegasnya.

Sementara itu, jelasnya, menghadapi situasi seperti saat ini, pihaknya menunggu semua tenaga  pendidik dan perangkat sekolah selesai divaksin, setelah itu barulah dilakukan simulasi terlebih dahulu.

“Pelaksanaan vaksinasi bagi para guru dan SDM di sekolah se PPU sudah mencapai lebih kurang 80 persen. Kita belum pernah melaksanakan PTM atau simulasi karena kami mau semua divaksin lebih dahulu,” ujarnya.

Diakuinya, sejak adanya pandemik COVID-19 di PPU ini sudah ada beberapa tenaga pendidik serta non pendidik sekolah di PPU yang terkonfirmasi positif, namun kini semua telah sembuh.

“Penyakit itu tidak pandang bulu siapapun bisa saja terpapar COVID-19, sehingga harus menjadi perhatian utama bagi pendidik serta peserta didiknya, jangan anggap enteng atau remeh,” ucap Alimuddin.

Diungkapkannya, baru-baru ini dirinya mendapat informasi ada satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di PPU yang telah mendapatkan rekomendasi izin menggelar PTM dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, namun sayangnya tidak ada koordinasi dengan pemerintah Kabupaten PPU terlebih dahulu.

“Ya secara kewenangan SMA/SMK dan sekolah sederajat lainnya ada di provinsi, tapi secara kewilayahan harus ada Koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Ini menyangkut keselamatan warga PPU seperti apa dilakukan oleh  yang pak gubernur. Kita semua berharap satuan pendidikan harus mampu menyiapkan diri untuk PTM terbatas sesuai SKB 4 menteri.

Ia menilai, sekarang yang paling krusial adalah dipastikan bahwa semua guru sudah divaksin.  Setelah semua telah tervaksinasi barulah boleh PTM tentu lebih dahulu mendapatkan persetujuan gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing. Disamping itu, kepala daerah adalah sebagai Satgas COVID-19.

“Meskipun kepala daerah telah mengizinkan, tetapi harus pula mendapatkan izin dari  orang tua siswa atau wali mereka. Apabila tidak mendapatkannya, jadi tidak boleh dipaksakan, namun anak-anak harus dilayani pembelajarannya. Karena itulah salah satu makna dari merdeka belajar yakni, tersedianya guru yang melayani anak didiknya,” pungkasnya.