Pemkot dan Perusahaan Swasta Bakal Pasok Air Bersih untuk Warga Balikpapan
Balikpapan, IDN Times - Perusahaan swasta bernama PT Arsari Tirta Pradana (ATP), anak usaha Arsari Group, resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyediaan air bersih. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara kedua pihak di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
ATP akan menyuplai air bersih dari Bendungan Arsari untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Balikpapan. Sebab kebutuhan air warga terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota.
1. Kerja sama sudah digagas sejak 2016
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan perwakilan PT Arsari Tirta Pradana. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 245/1421002/10a-K/VII/2025-A tanggal 24 Juli 2025 mengenai proyeksi kebutuhan air bersih Kota Balikpapan.
Direktur Utama Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud kontribusi pihak swasta terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Saya merasa cukup emosional karena gagasan ini sudah ada sejak 2016. Saya meyakini bahwa langkah ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat, khususnya terkait akses terhadap air bersih,” kata Hashim dalam siaran pers yang diterima.
2. Diharapkan jadi solusi krisis air di Balikpapan
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengapresiasi kolaborasi ini sebagai solusi konkret terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kebutuhan air bersih di Balikpapan terus meningkat. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan akses air bersih yang memadai,” ujar Rahmad.
3. Perjanjian kerjasama menyusul
Kesepakatan Bersama tersebut mencakup identifikasi potensi dan kajian peluang kerja sama penyediaan air bersih. Selanjutnya, akan disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur aspek teknis pelaksanaan.
Kesepakatan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan evaluasi bersama. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan, sementara rapat koordinasi akan digelar setiap enam bulan untuk meninjau perkembangan kerja sama.
