Pemprov Kaltim Meringankan Biaya Administrasi untuk 1.000 Unit Rumah

22 Apr 2025, 13:00 WIB

ilustrasi rumah (unsplash.com/Tierra Mallorca)

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penyaluran bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi 1.000 unit hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahap awal program yang dijadwalkan bergulir mulai Mei mendatang.

“Program ini merupakan bagian dari skema Gratis Pol, yang dirancang untuk meringankan beban biaya awal bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda diberitakan Antara di Samarinda, Senin (21/4/2025).

1. Proses transaksi kepemilikan rumah

ilustrasi menghitung pajak rumah (freepik.com)

Firnanda menjelaskan, dalam proses transaksi kepemilikan rumah, masyarakat kerap terbebani berbagai biaya administrasi, mulai dari provisi bank hingga biaya notaris. Melalui program ini, Pemprov Kaltim hadir untuk menanggung sebagian besar biaya tersebut.

“Pemprov akan menanggung biaya administrasi hingga maksimal Rp10 juta per unit rumah. Ini diharapkan bisa meringankan langkah warga MBR dalam mewujudkan rumah impian mereka,” katanya.

Untuk tahap awal, alokasi dana program ini diperkirakan mendekati Rp10 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

2. Kerja sama dengan pihak perbankan

Ilustrasi pelayanan publik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Firnanda menegaskan, program ini melibatkan kerja sama dengan pihak perbankan. Calon penerima bantuan wajib memenuhi syarat kelayakan, salah satunya dinyatakan layak untuk akad kredit oleh bank.

“Sepanjang penerima sudah lolos verifikasi kelayakan dari perbankan, maka biaya administrasinya akan kami bantu sepenuhnya,” tegasnya.

3. Penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan

Ilustrasi uang (pixabay.com/loufre)

Adapun kriteria penerima bantuan mencakup MBR dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk yang sudah menikah, dan Rp7 juta bagi yang masih lajang. Selain itu, penerima bantuan dipastikan belum memiliki rumah dan memiliki kemampuan finansial untuk melunasi cicilan, berdasarkan penilaian dari bank.

“Program ini kami hadirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian yang layak tanpa harus terbebani biaya administrasi di awal proses pembelian,” tutup Firnanda.