Ilustrasi TPPO (Foto: Istimewa)
Eka meminta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai keberadaan barang-barang tersebut, termasuk memastikan apakah barang tersebut telah diamankan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang ditangani.
“Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya,” katanya.
Untuk memastikan status kewarganegaraan para kliennya, LBH HWCI juga telah mendatangi Konsulat Malaysia di Jalan Perdana, Pontianak. Dari hasil koordinasi tersebut, pihak konsulat mengonfirmasi bahwa kedelapan perempuan itu merupakan warga negara Malaysia.
Eka menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan keluarga di Malaysia, sebagian kliennya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Latar belakang tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menelusuri dugaan praktik perekrutan yang mereka alami.
Di sisi lain, Eka menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Perempuan yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap kondisi kedelapan WNA tersebut selama menjalani penahanan.
Ia menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan LBH HWCI kepada kedelapan perempuan tersebut dilakukan secara cuma-cuma tanpa meminta biaya maupun imbalan dari mereka ataupun keluarga.
“Kami berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang. Apabila memang ada pihak yang mengeksploitasi mereka, hal itu juga harus ditindaklanjuti. Pada akhirnya, kami ingin proses hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkasnya.