Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kuasa hukum 8 WN Malaysia, Eka Nurhayati. (IDN Times/istimewa).
  • Delapan perempuan Malaysia tersangka penipuan daring di Pontianak mengaku direkrut dengan janji gaji 20 ribu ringgit, lalu disekap dan dipaksa bekerja 24 jam.
  • LBH HWCI meminta aparat menyelidiki dugaan perdagangan orang, termasuk pihak perekrut, pembawa korban ke Pontianak, dan pengendali operasi penipuan yang menyasar luar negeri.
  • Dari 31 WNA yang diamankan, delapan perempuan didampingi LBH; mereka mempertanyakan kepastian proses hukum, masa tahanan, serta keberadaan barang pribadi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pontianak, IDN Times - Delapan perempuan warga negara Malaysia yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan daring (scamming) di Pontianak, Kalimantan Barat, mengaku menjadi korban dugaan penyekapan dan eksploitasi. Mereka mengaku awalnya datang ke Indonesia setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia.

Namun, setibanya di Pontianak, mereka mengaku justru tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggal dan dipaksa bekerja selama 24 jam untuk menjalankan aktivitas penipuan daring yang menyasar korban di luar negeri.

Atas pengakuan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI) meminta aparat penegak hukum turut mendalami kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus tersebut.

1. Dijanjikan gaji 20 ringgit Malaysia

Ilustrasi eksploitasi anak. (Dok. iStock/Pandagolik)

Kuasa hukum kedelapan perempuan itu, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah keterangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut setelah menerima kuasa pendampingan hukum pada 13 November 2026.

“Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar,” ungkap Eka.

Berdasarkan keterangan para kliennya, kedelapan perempuan tersebut ditempatkan sebagai customer service. Mereka diduga diarahkan untuk menghubungi calon korban dan menjalankan aktivitas penipuan daring dengan sasaran masyarakat di luar negeri.

Eka menilai, pengakuan tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik perekrutan dan eksploitasi tenaga kerja.

2. Pengungkapan kasus menimpa WN Malaysia

Ilustrasi scamming (pexels.com/Olya Kobruseva)

Menurutnya, penyidik perlu menelusuri pihak yang menawarkan pekerjaan, membawa kedelapan perempuan tersebut ke Pontianak, hingga pihak yang diduga mengendalikan aktivitas penipuan daring tersebut.

“Kami melihat ada fakta yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum, terutama terkait dugaan TPPO. Dari pengakuan delapan klien kami, mereka datang karena dijanjikan pekerjaan, tetapi kenyataannya justru mengalami eksploitasi,” jelasnya.

Dalam perkara ini, sebanyak 31 warga negara asing (WNA) telah diamankan. Delapan perempuan asal Malaysia di antaranya kini mendapat pendampingan hukum dari LBH HWCI dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran keimigrasian serta keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring.

3. Proses hukum menimpa warga negara Malaysia di Pontianak

ilustrasi love scamming (unsplash.com/Priscilla Du Preez)

Selain meminta dugaan TPPO diusut, LBH HWCI juga menyoroti kepastian proses hukum dan pemenuhan hak-hak para kliennya selama menjalani penahanan.

Eka mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan kepolisian untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemberkasan perkara disebut akan memasuki tahap satu atau pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan.

Namun, pihaknya mempertanyakan kepastian tahapan tersebut mengingat masa penahanan kedelapan kliennya dijadwalkan berakhir pada 25 November 2026.

“Kami mendapat informasi bahwa prosesnya baru akan memasuki tahap satu, sementara masa penahanan dijadwalkan berakhir pada 25 November. Karena itu, kami meminta pihak Imigrasi segera berkoordinasi dengan kami sebagai kuasa hukum agar proses hukum ini jelas dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

LBH HWCI juga mempertanyakan keberadaan sejumlah barang pribadi milik para perempuan tersebut. Beberapa kliennya mengaku tidak lagi memegang dompet dan tas pribadi, bahkan sebagian hanya memiliki kartu identitas.

4. Korban mempertanyakan barang-barang pribadi mereka

Ilustrasi TPPO (Foto: Istimewa)

Eka meminta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai keberadaan barang-barang tersebut, termasuk memastikan apakah barang tersebut telah diamankan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang ditangani.

“Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya,” katanya.

Untuk memastikan status kewarganegaraan para kliennya, LBH HWCI juga telah mendatangi Konsulat Malaysia di Jalan Perdana, Pontianak. Dari hasil koordinasi tersebut, pihak konsulat mengonfirmasi bahwa kedelapan perempuan itu merupakan warga negara Malaysia.

Eka menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan keluarga di Malaysia, sebagian kliennya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Latar belakang tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menelusuri dugaan praktik perekrutan yang mereka alami.

Di sisi lain, Eka menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Perempuan yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap kondisi kedelapan WNA tersebut selama menjalani penahanan.

Ia menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan LBH HWCI kepada kedelapan perempuan tersebut dilakukan secara cuma-cuma tanpa meminta biaya maupun imbalan dari mereka ataupun keluarga.

“Kami berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang. Apabila memang ada pihak yang mengeksploitasi mereka, hal itu juga harus ditindaklanjuti. Pada akhirnya, kami ingin proses hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More