Polres PPU akan Mendampingi Tenaga Kerja IKN dari Praktik Penipuan

Hendrik mengatakan, polisi siap melindungi para tenaga kerja yang bekerja di IKN. Ia mengimbau agar para korban melapor ke polisi saat mengalami ketidaksesuaian upah sesuai kontrak. 

“Jika upah itu tidak sesuai seperti yang mereka janjikan segera lapor ke kami. Karena itu, sudah mengambil hak orang, biar kita yang sikat,” tegas Kapolres. 

Ini pula yang terjadi baru-baru di Pelabuhan Semayang Balikpapan di mana terdapat 13 tenaga kerja IKN terlantar hingga dipulangkan ke Surabaya. 

Polres PPU sudah membuka jalur komunikasi yang dapat memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan. Bisa langsung datang ke Satreskrim Polres PPU hingga nomor hotline 08115967611, 08115389989, dan 085387179548. 

Hendrik menghimbau para pekerja melaporkan ke polisi lewat nomor hotline sudah disiapkan. Apabila masyarakat umum khususnya pekerja di daerah IKN ada yang merasa hak haknya itu tidak terakomodasi. 

“Silakan cepat sampaikan ke kami atau laporkan cepat, kita tidak ada toleransi. Untuk manajemen juga kita ingatkan terus, bahwa jangan sempat salah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kerja di lapangan,” ungkapnya.

Ia menilai, kejadian itu jelas akan jadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di IKN, sehingga kini menjadi perhatian serius Polres PPU, Kodim 0913/PPU, Kejaksaan Negeri PPU, dan pemerintah daerah.

Hendrik menerangkan, berdasarkan hasil pendataan jumlah tenaga kerja di IKN dari luar daerah tercatat sebanyak 294 pekerja. Mereka merupakan para pekerja yang bukan penduduk di PPU. 

Sedangkan pekerja asli PPU sendiri belum dilakukan pendataan. Polisi sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU.

"Kecamatan Sepaku juga telah menerbitkan surat agar setiap perusahaan termasuk sub kontraktor melaporkan tenaga kerjanya. Tetapi hingga kini belum satu pun yang melaporkan ke kecamatan,” pungkasnya.