Rudy Mas'ud Ajak Kepala Daerah Kaltim Tagih TKD ke Pusat

Selain itu, hampir seluruh kepala daerah juga menyampaikan keluhan terkait dana kurang salur dari pemerintah pusat yang hingga kini belum seluruhnya dibayarkan.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur yang akrab disapa Harum mengajak seluruh kepala daerah bersatu memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan," tegas Harum saat menutup rakor dalam akun IG Pemprov Kaltim.

Menurutnya, perjuangan menyampaikan aspirasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan etika dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim bersama para bupati dan wali kota akan menemui pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut.

"Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD," ujarnya.

Rudy berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi atas berkurangnya transfer ke daerah serta mempercepat penyelesaian dana kurang salur. Menurutnya, kepastian pendanaan sangat penting agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Ia menegaskan, perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur, akan memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim dinilai layak memperoleh dukungan fiskal yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.