Sekda PPU Imbau OPD Tak Alergi Sampaikan Data dan Informasi ke Media

Ia menambahkan, terkait dengan data yang pengendalian dan penguasaanya oleh pejabat publik,, sudah ada peta semua. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seluruh data dan informasi itu terbuka untuk diketahui.

“Seluruh data dan informasi itu terbuka untuk diketahui, kecuali data sifatnya tertutup, seperti dokumen rahasia keamanan negara. Jadi kondisi sekarang jelas berbeda dibandingkan dengan jaman dulu,” tegasnya. 

Diterangkannya, andai ada data atau informasi yang diminta di bawah kendalinya, maka bisa serta merta memberikan. Tetapi jika  belum dikuasai karena banyaknya pekerjaan, sehingga perlu dipelajari, maka boleh minta tenggang waktu bukan, bukan berarti harus ditutup informasinya. 

“Ini menjadi catatan penting bagi saya. Bahkan saya pun telah membaca beritanya di media online, bahwa ada satu OPD di PPU yang tertutup dengan wartawan, saya sayangkan. Seharusnya tidak seperti itu,” tukas Tohar. 

Oleh karena itu, sambungnya, dirinya akan kembali melakukan stretching kepada seluruh pimpinan dan pejabat OPD, sehingga mereka memahami terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebetulnya saya sudah sering melakukan pemahaman kepada mereka, tetapi akan saya kembali stretching atau lakukan penekanan kepada seluruh pimpinan dan pejabat OPD di PPU.” ucap Tohar.

Dia menyebutkan jika data itu untuk kepentingan wartawan guna pemberitaan, tidak perlu meminta surat resmi dari media. Karena sepanjang sebagai pejabat publik atau kepada siapa saja punya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, jika data itu di bawah kekuasaannya, maka wajib diberikan.

“Tinggal kita menilai data itu layak dan tidak dibuka atau harus ditutup, seperti contohnya rahasia keamanan negara yang tentu bersifat tertutup,” ungkap Tohar. 

Sehubungan permintaan data dari wartawan terkait data kekerasan terhadap anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu bukan data yang sifatnya tertutup. Apalagi sebelumnya memang sudah pernah dipublikasikan oleh media. Artinya sudah menjadi konsumsi publik jadi tidak masalah diberikan.

“Justru jika data itu di-publish kembali, maka itu ada nilai positif bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi,” sebutnya.

Dia mencontohkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan pada anak. Jika diberitakan di media, maka masyarakat bisa lebih tahu tentang jenis-jenis kekerasan yang ada di dalam rumah tangga.

Dia menilai bahwa itu merupakan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Sehingga data dan informasi itu harus diberitahukan kepada media untuk diketahui oleh masyarakat umum.