Sembako Tak Efektif, DPRD Balikpapan Usul Bansos dalam Bentuk Tunai

06 Jul 2020, 14:45 WIB

Anggota DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, Senin (6/7/2020). IDN Times/Haikal

Balikpapan, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendukung rencana bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 dibayar tunai.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan usulan ini disampaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tahap pertama dan kedua dalam bentuk paket sembako yang dinilai tidak efektif.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima oleh DPRD, banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa paket sembako yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang dialokasikan.

"Dari laporan warga yang masuk ke DPRD menyebutkan bahwa nilai yang diberikan tidak sesuai seperti beras yang disebutkan beras murah atau telur yang kualitasnya kurang baik, sehingga diusulkan diberikan tunai," kata Sabaruddin kepada wartawan usai sidang paripurna di DPRD Kota Balikpapan, Senin (6/7/2020).

1. Nominal paket sembako tidak sesuai

Diduga bantuan COVID-19 untuk warga berupa mie instan, gula dan beras (Hendra Simanjuntak/IDNTimes)

Ia menjelaskan usulan ini akan dimasukkan dalam rencana pembahasan untuk penyaluran bantuan sosial dari APBD Kota Balikpapan tahap selanjutnya. Untuk saat ini, penyaluran bantuan sosial baru mencapai tahap kedua dengan nominal mencapai Rp300 ribu. Untuk tahap ketiga masih dalam proses.

"Kami selalu monitoring apa-apa dan sebagainya, karena kami masih evaluasi di antaranya dalam hal pemberian sembako, karena berdasarkan tinjauan anggota DPRD yang turun ke lapangan bahwa pembagian sembako itu dinilai tidak efektif, mending uang tunai," ujarnya.

2. Bantuan sembako dinilai tidak efektif

pixabay/EmAji

Ia menerangkan, bahwa pihaknya masih akan mengkaji lagi usulan tersebut agar bantuan sosial yang telah dianggarkan dapat efektif membantu masyarakat yang terkena dampak sosial akibat penyebaran virus corona.

"Ada plus minusnya apakah kita akan tetap memberikan dalam bentuk sembako atau tunai, makanya kita akan evaluasi kembali bahwa pembagian dalam bentuk sembako itu efektif atau tidak," ujarnya.

3. Sidang paripurna fokus pembahasan PAD

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pada jumpa pers perkembangan kasus COVID-19, pada 19 Juni 2020 (Instagram/Humas.Pemkot.Balikpapan)

Sidang paripurna digelar di ruang rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle bersama anggota dewan dan tamu undangan dalam jumlah terbatas. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menitikberatkan penjelasannya pada beberapa hal di antaranya terkait rendahnya pendapatan retribusi (PAD) parkir tepi jalan. Menurut Rizal pemkot melalui UPTD pengelolaan parkir Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan pendataan juru parkir liar sebanyak 180 orang. Sedangkan yang dilakukan kerja sama ada 115 juru parkir yang berada di 60 titik.

Iia juga menyampaikan mengenai pemasukan daerah dari pengelolaan air oleh PDAM sudah mencapai 55 persen yang disetor kepada pemkot Balikpapan 2019 menggunakan dasar perhitungan dari laba bersih 2018 di mana PDAM bersih sebesar Rp16,79 miliar disetor ke pemkot Rp9,23 miliar lebih. Pelayanan PDAM sampai April 2020 sudah melayani sebanyak 104,416 SR atau 79,10 persen dari keseluruhan jumlah penduduk 670.505 jiwa. Masih ada 20,9 persen yang belum terlayani.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja PDAM dan Perusda Manuntung Sukses yang menggunakan penyertaan modal pemerintah. Harapannya tentu menghasilkan dan bisa menyumbang PAD,” tambahnya.