Solar Subsidi Langka, Ratusan Warga Demo Kantor Pemkab PPU

Ia membeberkan, berdasarkan keterangan yang diperolehnya kuota solar di SPBU Jalan Provinsi Nipah-nipah sebesar 16 ribu kilo liter. Tetapi anehnya para pengendara tetap tak bisa mendapatkan membeli solar tersebut dalam satu hari.

“Untuk mendapatkan dengan cara membeli solar di SPBU tersebut, kami harus menunggu hingga lima harian. Sementara setiap hari mereka dapat kuota 16 ribu kilo liter,” tuturnya. 

Said Abdillah peserta aksi lainnya menyampaikan, kelangkaan solar subsidi ini membuat sopir harus antre di SPBU hingga lima hari lamanya. 

“Kami menduga, kuota solar yang selama ini diperuntukkan bagi masyarakat, malah dinikmati oleh pengetap. Sementara para sopir antre berhari-hari, tapi mafia solar yang didahulukan,” tegasnya di hadapan Plt Bupati PPU Hamdam saat menerima para pendemo.

Diakui Said, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT. Pertamina, namun kondisi ini juga dikatakan Pertamina juga terjadi di daerah lain. Namun mereka dibuatkan regulasi mengatur penyaluran solar ini.

"Kamis sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Dan mereka akan memberikan solusi. Kondisi ini juga terjadi di daerah lain," sebutnya.

Ia menambahkan, masyarakat menuntut agar Pemkab PPU segera membuatkan regulasi, agar masyarakat bisa menikmati haknya mendapatkan solar subsidi, tanpa harus bersaing dengan para pengetap.

"Kami cuma ingin Pemerintah Kabupaten PPU membuatkan regulasi,  agar rakyat bisa mendapatkan haknya berupa solar subsidi dengan tenang," pintanya. 

Usai mendengarkan orasi pendemo, Plt Bupati PPU Hamdam langsung memberikan tanggapannya didengarkan oleh seluruh pendemo. “Persoalan kelangkaan solar di Benuo Taka, bukan persoalan yang disengaja, terkait subsidi solar merupakan regulasi langsung dari pemerintah pusat,” terangnya.

Oleh karena itu, menyikapi persoalan ini, bukan persoalan yang sengaja dibiarkan, karena ini kebijakan pemerintah pusat.

“Kita cuma penikmat kebijakan, di mana kuota BBM telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang punya kewenangan itu," beber Hamdam.

Menurutnya, sulitnya para sopir mendapatkan solar itu, bisa saja karena memang ada kekeliruan terhadap mekanisme penyaluran selama ini.

Hamdan juga menduga, kelangkaan BBM solar subsidi disebabkan pemindahan ibu kota negara ke Sepaku. Sehingga terjadi peningkatan intensitas pengguna kendaraan di PPU.

"Kuota kita tidak ada berubah, oleh karena itu ke depannya kita akan identifikasi,” tukasnya. 

Hamdam menegaskan, terkait tuntutan dari para demonstran, maka pihaknya akan segera merapatkan dengan Pertamina sebagai pihak terkait dengan persoalan ini.

Adapun beberapa poin tuntutan pendemo antara lain, meminta dihentikan dan menangkap pelaku mafia solar. Menambah titik SPBU penyedia solar subsidi, membuat regulasi yang ramah konsumen solar subsidi.

Serta meminta pihak keamanan tegas terhadap pencuri solar subsidi.

Pemkab PPU juga perlu menghitung tentang kebutuhan solar subsidi di daerah. 

"Sebelum ditetapkannya jumlah kuota untuk PPU, pemerintah juga tentu menghitung jumlah kendaraan di daerah ini. Oleh itu, segera kami akan undang Pertamina dan aparat keamanan membahas hal ini," pungkasnya.

Para demonstran mengancam akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi.  Hal itu dilakukan apabila dalam kurun waktu satu atau minggu ke depan tidak ada perubahan.

Jalan aksi demo damai yang dilakukan oleh ratusan orang pendemo tersebut mendapat pengawalan dari Polres PPU dan Satpol PP. Kegiatan berjalan dengan tertib dan kondusif hingga berakhir aksi massa itu.