Tengkorak Diduga Orangutan Ditemukan di Lahan Terbakar Ketapang Kalbar

Tim gabungan yang terdiri atas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) kemudian mengevakuasi temuan tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah tengkorak itu benar berasal dari orangutan Kalimantan. Identitas spesies, penyebab, dan perkiraan waktu kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Selain itu, belum dapat dipastikan apakah kematian satwa tersebut berkaitan langsung dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan itu.

Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran atas dampak kebakaran terhadap satwa liar yang hidup di kawasan HCV perkebunan. Terlebih, YIARI melaporkan adanya satwa lain yang ditemukan mati terbakar di wilayah terdampak.

Di tengah proses pemeriksaan temuan tengkorak, YIARI menyoroti minimnya koordinasi dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutla, terutama terkait perlindungan satwa liar di dalam area konsesi.

Direktur Operasional Program YIARI, Argitoe Ranting menyayangkan tidak adanya kolaborasi dan komunikasi sejak awal mengenai keberadaan orangutan di kawasan tersebut. Padahal, area konsesi perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi dapat menjadi habitat penting bagi satwa liar, termasuk orangutan Kalimantan yang terancam punah.

YIARI juga berharap perusahaan memiliki komitmen nyata untuk merestorasi kawasan yang rusak akibat kebakaran agar fungsi ekologis habitat dapat pulih dan satwa liar memiliki ruang untuk bertahan hidup.

Sementara itu, Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, mengingatkan bahwa habitat orangutan tidak hanya berada di kawasan konservasi. Satwa ini juga dapat ditemukan di hutan lindung, hutan produksi, hingga area konsesi perkebunan.

“Orangutan tidak mengenal batas administrasi, mereka bergerak berdasarkan kebutuhan biologis yaitu kebutuhan pakan, bersarang dan menjelajah,” ujarnya.

Menurut Murlan, perusahaan yang memiliki kawasan HCV perlu memastikan area tersebut benar-benar berfungsi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, bukan sekadar menjadi kawasan yang ditetapkan di atas dokumen.

Langkah perlindungan yang diperlukan antara lain menjaga koridor pergerakan satwa, mencegah konversi hutan HCV, melakukan pengamanan secara berkala, menanam pohon lokal sebagai sumber pakan, serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kawasan HCV yang terdampak karhutla juga perlu segera direstorasi untuk memulihkan fungsi ekologis sekaligus melindungi habitat satwa liar yang tersisa. Laporan mengenai lebih dari 90 persen kawasan HCV yang terbakar dan puluhan orangutan yang telah dievakuasi menunjukkan besarnya tantangan perlindungan satwa di wilayah tersebut.

“Perlindungan orangutan tidak cukup berhenti pada evakuasi satwa yang terancam. Habitat yang rusak juga harus dipulihkan agar satwa liar dapat kembali hidup di hutan tanpa terdorong memasuki perkebunan maupun permukiman manusia,” tukasnya.