Warga Gugat Dampak Karhutla, Pemerintah Pusat Absen di Sidang Perdana

Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai sengketa hukum antara warga dan pemerintah. Gugatan itu, kata Glorio, merupakan upaya masyarakat meminta negara hadir menangani persoalan karhutla yang terus berulang.

Ia pun mempertanyakan keteladanan pemerintah dalam menghormati proses hukum.

“Kalau mereka tidak hadir berarti mereka tidak menghargai pengadilan ini. Kalau Kepala Negara saja sudah tidak patuh hukum, bagaimana kita rakyat biasa?” ujarnya.

Meski demikian, Glorio memahami proses pemanggilan terhadap para tergugat masih berjalan. Ia berharap pada persidangan berikutnya seluruh pihak yang digugat dapat hadir dan memberikan penjelasan di hadapan majelis hakim.

Gugatan yang diajukan Nafas Kalbar tidak hanya menyoroti peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Menurut Glorio, negara perlu memikirkan langkah konkret untuk melindungi warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Karena itu, tim hukum penggugat mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, memperkuat dukungan kepada rumah sakit umum daerah di Kalimantan Barat.

“Kami tadi ingin menyampaikan kepada Menteri Kesehatan, tolong bantu rakyatmu di Kalimantan Barat. Beri fasilitas, beri dukungan kepada rumah sakit umum daerah di seluruh Kalimantan Barat,” katanya.

Bagi Glorio, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Ketika asap sudah masuk ke permukiman dan mengganggu kesehatan warga, negara juga harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai.

“Kesehatan warga harus kita pikirkan, keselamatan warga harus kita pikirkan,” tegasnya.

Di luar ruang sidang, tim Nafas Kalbar juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap. Posko tersebut menjadi tempat warga menyampaikan berbagai keluhan maupun dampak yang mereka alami. Namun, seluruh materi pengaduan belum dibawa ke persidangan perdana.

Glorio menjelaskan, majelis hakim meminta pembahasan substansi perkara dilakukan setelah seluruh pihak terkait hadir dalam persidangan. Sementara itu, sebagian besar tergugat lainnya disebut telah hadir melalui perwakilan. Hanya tergugat dari Kabupaten Melawi yang juga disebut tidak hadir.

“Yang turut tergugat semua hadir kecuali Melawi yang tidak hadir,” ujarnya.

Glorio menegaskan, gugatan class action tersebut bukan bertujuan menjadikan pengadilan sebagai arena pertentangan antara masyarakat dan pemerintah.

Sebaliknya, persidangan diharapkan menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap persoalan karhutla yang berulang setiap tahun dan meninggalkan dampak panjang bagi masyarakat.

“Persidangan ini tidak hanya dimaknai dengan berlawan atau perlawanan. Tapi persidangan ini merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan,” katanya.

Menurut dia, keterbukaan proses persidangan juga penting karena perkara tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengikuti jalannya perkara.

Bagi tim penggugat, inti gugatan bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan atas karhutla. Lebih jauh, mereka ingin memastikan ada pertanggungjawaban sekaligus langkah nyata agar masyarakat Kalimantan Barat tidak terus menjadi korban asap.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tentunya itu harus kita terapkan dalam konteks persidangan kali ini,” tukasnya.