Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Balikpapan, IDN Times - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengajak para Rektor untuk ikut serta menyuarakan kepada Pemerintah Pusat program pemerataan pembangunan khususnya di kawasan Indonesia Timur.
"Postur anggaran nasional perlu diperbaiki. Jika disampaikan oleh gubernur atau kepala daerah belum tentu di dengar pusat, tetapi jika perguruan tinggi yang menyampaikan hal itu, pasti akan di dengar," kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam dilaporkan Antara, Sabtu (15/7/2023).
Baca Juga: Rutan Samarinda Tingkatkan Layanan selama Layanan Kunjungan Tatap Muka
1. Prosesi ramah-tamah KPTN-KTI
Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor ikut menghadiri ramah-tamah peserta Musyawarah Anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) di Balikpapan.
Gubernur Isran Noor menyambut baik pelaksanaan musyawarah anggota KPTN-KTI yang dihadiri rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri di kawasan Indonesia Timur, di mana Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan bertindak selaku tuan rumah.
“Selamat atas pelaksanaan musyawarah anggota dan selamat kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bapak Profesor Ahmad Alim Bahri yang terpilih sebagai Ketua KPTN-KTI periode 2023-2025,” ucap Gubernur Isran Noor.
Musyawarah KPTN-KTI ini, ujar Gubernur Isran, merupakan ajang silaturahmi dan momen yang tepat untuk belajar serta melihat suasana selama ini, bahwa kawasan timur itu jauh tertinggal di berbagai sektor. Melalui pertemuan-pertemuan seperti ini seharusnya dapat merumuskan formula-formula terobosan untuk mengejar ketertinggalan dari kawasan barat Indonesia.
2. Alokasi anggaran untuk pembangunan di Indonesia
Presiden Jokowi bersama Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau kawasan IKN yang berkontur pegunungan. (IDN Times/ Istimewa) Gubernur Isran Noor mengungkapkan dirinya pernah melakukan penelitian pada 2019, terkait alokasi anggaran untuk pembangunan di Indonesia, yang ditemukan terjadinya kesenjangan antara kawasan Indonesia timur dengan kawasan Indonesia barat, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang mendapatkan porsi anggaran sangat besar.
"Seperti pembangunan infrastruktur antar pulau. Penelitian di tahun 2019, dana pembangunan infrastruktur 54 persen ada di Pulau Jawa, sisanya 46 persen tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," kata Isran.
Dia juga membeberkan sektor transportasi, seperti kereta api yang sudah terkoneksi antar provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa, sementara di luar Pulau Jawa tidak. Termasuk perguruan tinggi, di mana di wilayah barat sudah maju perguruan tingginya karena banyak mendapat dukungan dalam hal pendanaan baik dari pemerintah pusat hingga dana yang bersumber dari luar negeri.
3. Keadilan dan pemerataan pembangunan di Indonesia
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menegaskan perlunya keadilan dan pemerataan pembangunan bagi rakyat Indonesia.
Kalimantan Timur, kata dia, sebagai provinsi yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah berjuang secara konstitusional untuk mendapatkan keadilan dalam alokasi anggaran tersebut dengan berbagai cara, mulai dari gugatan judicial review UU No.33/2004 hingga tuntutan otonomi khusus (otsus), dan semua ditolak oleh pemerintah pusat.
"Jadi saya terus terang saja, sebagai Gubernur telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan distribusi anggaran yang proporsional untuk pembangunan di Kaltim. Karena, bagi rakyat infrastruktur itu merupakan kebutuhan dasar," kata Isran Noor.
Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu dari ratusan poin dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia yang harus di dukung bersama, khususnya dari kalangan akademisi.
Baca Juga: BNNP Kaltim Ungkap Transaksi Narkotika di Salah Satu Kafe di Samarinda
