TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Mantan Bupati Kutai Barat Tersangka Pemalsuan Izin Pertambangan

Kasusnya ditangani penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung

Anggota DPR Fraksi PDIP RI, Ismail Thomas ditahan Kejagung pada Selasa (15/8/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Verified
Sri Wibisono

Samarinda, IDN Times - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan IT, Anggota Komisi I DPR RI atau Mantan Bupati Kutai Barat periode 2006-2016, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya.

Kabupaten Kutai Barat sendiri berada di Kalimantan Timur.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)  Kejaksaan Agung Republik Indonesia  Ketut Sumedana mengatakan, bahwa penetapan tersangka IT dilakukan setelah penyidik gelar perkara di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

“Peran tersangka IT dalam perkara ini yaitu secara bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan,” ujar Ketut dilaporkan Antara di Samarinda, Selasa (15/8/2023). 

Baca Juga: Kantor Imigrasi di Samarinda Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Mengambil alih usaha pertambangan

Anggota DPR Fraksi PDIP RI, Ismail Thomas ditahan Kejagung pada Selasa (15/8/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Ia menjelaskan, dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah
 
Menurut Ketut, perbuatan tersangka IT melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Ancaman pidana kasus pemalsuan

Anggota DPR Fraksi PDIP RI, Ismail Thomas ditahan Kejagung pada Selasa (15/8/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Pasal tersebut mengatur tentang pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
 
Untuk mempercepat proses penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/08/2023, tersangka IT dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung tanggal 15 Agustus sampai dengan 3 September 2023.

Baca Juga: Pedagang Miras Ilegal di Samarinda Ditertibkan oleh Satpol PP

Topik:
pemalsuan dokumen pemain
penipuan
Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
kejagung
Update me
Give me Perspective
Educate me
Berita Terkini Lainnya

Jokowi Bantah Jadi 'Pak Lurah', Zulhas: Memang Tak Ada Arahan Presiden

Kebakaran Rumah di Bekasi, Anak Usia 5 Tahun Tewas

Mengenal Sosok 2 Ajudan Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Pesawat Bermasalah, Menlu Jerman Batalkan Perjalanan ke Indo-Pasifik

WANSUS: Perjalanan Ajudan dan Presiden Jokowi di Balik Layar

Ketua Fraksi PDIP Prihatin Ismail Thomas Ditahan Kejagung

Syarif dan Sony, 2 Ajudan Jokowi yang Berpakaian Adat di Sidang MPR

Jokowi Sebut Angka Stunting Indonesia Turun 21,6 Persen, Cek Faktanya!

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kepercayaan Publik Buat Pemimpin

Jokowi: Kredibilitas Indonesia Diakui di Mata Internasional