Pemerintah Mendongkrak Distribusi Pupuk Subsidi hingga 9,5 Juta Ton
Meningkat 100 persen dibandingkan tahun 2023
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bontang, IDN Times - Pemerintah berencana mendorong peningkatan kuantitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani menjadi 9,5 juta ton per tahun dari sebelumnya 4,7 juta ton per tahun. Peningkatan pupuk bersubsidi meningkat signifikan naik hampir 100 persen dibandingkan 2023 lalu.
"Tahun kemarin hanya 4,7 juta ton akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton sehingga kepastian pupuk untuk petani itu betul-betul ada dan disubsidi," kata Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada jurnalis di Bontang Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (29/2/2024).
1. Peningkatan kuantitas distribusi pupuk bersubsidi
Jokowi mengatakan, rencana peningkatan kuantitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani sudah dibicarakan dalam rapat paripurna. Dalam pembicaraan bersama para menterinya, ia menyebutkan peningkatan distribusi pupuk bersubsidi akan dilaksanakan tahun 2024 ini.
Dari sebelumnya 4,7 juta ton per tahun menjadi 9,5 juta ton per tahun.
Ia optimis pascaperesmian PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang yang diproyeksikan mampu memproduksi 75 ribu ton amonium nitrat sebagai bahan baku pembuatan pupuk.
Produk amonium nitrat sangat berguna bagi pupuk maupun bahan peledak, sekaligus mengurangi ketergantungan akan produk impor luar negeri.
"Ini akan mendorong kemandirian produksi pupuk kita, jadi tidak banyak bahan baku yg impor dari luar," ujarnya.
Situasi global seperti perang Ukraina, kata Jokowi menimbulkan dampak negatif terhadap negara lainnya, terutama para produsen pupuk dunia. Menurutnya, pembangunan PT Kaltim Amonium Nitrat akan menjadikan Indonesia mandiri dalam pemenuhan pupuk dalam negeri.
"Iya dong, kalau pupuk kita semakin meningkat produktivitasnya tentu saja disalurkan kepada petani," paparnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Bontang