TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Tiga Daerah di Kaltim Miliki Perda Masyarakat Hukum Adat

Kepastian perlindungan hukum masyarakat adat

masyarakat suku Dayak (IDN Times/Ervan)
Verified
Sri Wibisono

Samarinda, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) menyatakan terdapat tiga kabupaten yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda PPMHA).

"Kami mendorong kabupaten/kota lain segera merancang dan mengesahkan Perda tentang PPMHA untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di masing-masing wilayahnya," ujar Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi di Samarinda, Sabtu (15/7/2023). 

Baca Juga: Pelaku Prostitusi Anak di Samarinda Ditangkap Polisi

1. Perda yang sudah disahkan Pemprov Kaltim

Kerajaan atau keraton Sadurengas yang kini jadi Museum di Kabupaten Paser Kalimantan Timur (kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Dalam penyusunan rancangan Perda PPMHA, kabupaten/kota di Provinsi Kaltim bisa mengacu pada perda yang telah disahkan oleh Pemprov Kaltim, yakni Perda Kaltim Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman PPMHA.

Tiga kabupaten di Kaltim yang telah memiliki perda tersebut adalah Kabupaten Paser dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang PPMHA, Kabupaten Kutai Barat dengan Perda Nomor 13 tahun 2017 tentang PPMHA.

Kemudian Kabupaten Mahakam Ulu dengan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.

2. Daerah di Kaltim yang belum memiliki SK Panitia PPMHA

Salah seorang raja di Kesultanan Kutai Kartanegara. (IDN Times/Wibisono)

Anwar mengatakan masih ada kabupaten yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) Panitia PPMHA, yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Berau.

Keberadaan SK Panitia PPMHA menjadi syarat untuk mendapatkan pengakuan MHA. Sedangkan perda masih bisa menyusul setelah adanya penetapan MHA dari bupati atau wali kota.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim itu melanjutkan pelestarian adat dan budaya merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah karena adat istiadat dan budaya memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. 

Baca Juga: BNNP Kaltim Ungkap Transaksi Narkotika di Salah Satu Kafe di Samarinda

Topik:
Perda
adat
dayak
samarinda
Kalimantan Timur
Update me
Give me Perspective
Educate me
Berita Terkini Lainnya

Waketum: Kader Golkar yang Wacanakan Munaslub Harus Diperingatkan

22 Orang Tewas Akibat Banjir di Korea Selatan 

Polisi Kerahkan 500 Personel Antisipasi Macet Apel Siaga Partai NasDem

Anggota DPR ke Filipina, Cek 140 WNI Korban TPPO 

Temui Relawan, Jokowi: Jangan Terbawa Suasana Tahun Politik

Indonesia Tanggapi Menlu Thailand yang Temui Aung San Suu Kyi

Kabar Gembira! Workshop Satelit Kemnaker di Sofifi Telah Beroperasi

Ketimbang Ditutup, Kemenkumham Setuju Ponpes Al-Zaytun Dibina

Mengenal Muzdalifah, Maysaril Haram Tempat Bertemunya Adam dan Hawa

Rusia dan Uni Eropa Sempat Bersitegang di Pertemuan ASEAN