Anak Siap Sekolah Tatap Muka, Para Orangtua Siswa di PPU Waswas
Seorang ibu membimbing anaknya belajar di rumah secara daring (IDN Times/Ervan Masbanjar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Kabupaten PPU yang masuk zona kuning penyebaran COVID-19 dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa hari terakhir ini, membuat sejumlah orangtua siswa was-was takut anak-anaknya tertular virus corona atau COVID-19.
“Kami was-was dan khawatir anak kami terpapar virus corona saat kelak diberlakukan belajar di sekolah seperti biasa atau terkena COVID-19 ketika home visit,” ujar Sumiati, ibu dari siswa SD di Kecamatan Penajam kepada IDN Times, Jumat (14/8/2020) di Penajam.
Menurutnya, saat ini wilayah PPU masih belum aman COVID-19, terbukti jumlah kasus konfirmasi positif bertambah dan kini telah mencapai 13 orang, sehingga Pemkab PPU masih memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga PPU benar-benar terbebas COVID-19.
1. Orangtua tidak ingin anak-anaknya terpapar COVID-19 akibat belajar di sekolah
Guru di PPU saat memberikan materi pelajaran dengan sistem daring (IDN Times/Ervan Masbanjar)Senada dengannya, Susanto, bapak dari dua siswa salah satu SMPN di Penajam menambahkan, dirinya serta orangtua lainnya tentu tidak ingin anak-anaknya terpapar COVID-19 akibat belajar di sekolah, sehingga dirinya memberikan dukungan pernyataan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud yang meminta agar tidak melakukan uji coba sebelum kondisi betul-betul aman.
“Kami memberikan dukungan kepada Pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang masih tetap memberlakukan PJJ, karena lebih mengutamankan keselamatan masyarakat PPU terutama peserta didik dan guru-guru, ketimbang harus memaksakan melakukan pembelajaran di tengah kondisi tidak aman COVID-19,” tegasnya.
Namun berbeda dengan pendapatan orangtua lainnya, Dijah, orangtua murid SD di Kecamaan Waru, mengungkapkan, dirinya kewalahan memberikan bimbingan belajar pada anaknya dalam belajar. Sementara dirinya saja tidak lulus SD dan tidak memiliki pengalaman layaknya guru.
“Ampun, saya sudah tidak sanggup lagi berperan sebagai guru, setiap hari selalu ada saja tugas yang diberikan, sehingga membuat kepala pusing,” katanya polos.
Baca Juga: Belajar dari Rumah, Orangtua di Penajam Paser Utara Mengaku Tertekan
2. Sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orangtua
SMAN 1 PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Sementara itu, Ketua Komite SMAN 1 PPU, Melisa menuturkan, sebagaimana pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melalui akun Kemdikbud menyatakan, untuk daerah zona kuning dan hijau COVID-19, sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orangtua melalui komite sekolah perwakilan orangtua di masing-masing sekolah.
“Dari intruksi menteri itu juga menjelaskan, apabila dilakukan pembelajaran dengan tatap muka, maka satu ruang belajar hanya diisi 50 persen siswa dari kapasitas ruangnya, sehingga ada sistem rotasi atau shifting. Bahkan kalau sekolah telah membuka pembelajaran tatap muka orangtua masih tidak setuju maka anaknya masih dibolehkan PJJ,” terang Melisa mengutip pernyataan Mendikbud.
Menurutnya, instruksi Mendikbud tersebut sudah bisa menjadi pedoman awal, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Namun, tetap harus ada persetujuan orangtua. Selain itu, sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan ketat bagi seluruh peserta belajar dan gurunya.
3. Sekolah siapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan protokol kesehatan
Kapsek SMPN 5 PPU, Yaleswati (IDN Times/Ervan Masbanjar)Kepala Sekolah SMPN 5 PPU, Yaleswati menegaskan, pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan protokol kesehatan, jika kelak pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Namun dalam pelaksanaannya, banyak yang perlu disepakati sebagai persyaratan untuk kembali belajar tatap muka salah satunya ada persetujuan komite dan orangtua siswa sesuai arahan Mendikbud.
“Semua pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi kami tetap menunggu kebijakan, arahan serta instruksi Disdikpora. Apalagi untuk pelaksanaan PJJ di SMPN 5 PPU bisa berjalan cukup lancar dengan full daring,” tukasnya.
Untuk saat ini, terang Yaleswati, pihaknya sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan, disesuaikan kemampuan anggaran sekolah. Namun dirinya berharap ada bantuan dari pemerintah, tidak hanya untuk SMPN 5 PPU tetapi juga termasuk bagi sekolah lainnya.
4. Sekolah berharap dapat bantuan bilik uap desinfektan dari pemerintah
SMPN 5 PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)“Meskipun sudah cukup memadai, tapi kami berharap ada bantuan bilik uap desinfektan dari pemerintah daerah. Bilik itu hanya diberikan untuk kantor pemerintah dan fasilitas umum saja, sedangkan sekolah tidak dapat,” sebut Yaleswati.
Ia berpendapat, situasi masa pandemik COVID-19 saat ini tidak bisa dipastikan sampai kapan akan berakhir. Jadi, pihaknya harus menyiapkan cara yang sangat efektif agar bisa melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Dibeberkannya, dalam pelaksanaan PJJ Daring tersebut, pihaknya sudah dua kali memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu berupa bantuan uang pulsa sebesar Rp100 ribu. Pemberian bantuan pulsa disesuaikan dengan kemampuan anggaran BOS dan harus melalui kriteria ketat.
Bahkan atas partisipasi komite sekolah, pihaknya juga telah mengalang dana untuk memberikan bantuan uang kepada sejumlah orangtua siswa yang terkena dampak COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orangtua siswa selama masa pandemik.
“Untuk jumlah siswa yang mendapatkan bantuan jumlahnya saya tidak ingat secara pasti, tetapi kami telah berikan sebanyak dua kali pulsa internet,” pungkasnya.
Baca Juga: Seragam Sekolah Gratis, Pemkab Penajam Paser Utara Anggarkan Rp14 M
