Angka Kemiskinan dan Stunting di PPU Dilaporkan Turun
Ilustrasi warga miskin kota menarik gerobak bersama dua anaknya (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Angka kemiskinan dan stunting di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan mengalami penurunan. Kemiskinan tahun 2022 turun menjadi 1,13 persen atau turun 0,97 persen dibandingkan sebelumnya 2,1 persen tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati PPU Hamdam dalam rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, Rabu (5/4/2023).
“Sejalan itu angka stunting di PPU juga ikut turun, di mana awalnya di tahun 2021 sebesar 27,3 persen namun pada 2022 jadi 21,8 persen,” beber Hamdam.
1. Tahun 2023 kemiskinan ekstrem ditargetkan 1 persen
Bupati PPU. Ir. H. Hamdam (IDN Times/ Ervan)Ia menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab PPU, camat dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) PPU.
“Namun, saya berpesan agar capaian ini tidak serta merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten PPU,” tegasnya.
Hal ini, lanjutnya, mengingat target angka kemiskinan Kabupaten PPU di tahun 2023 yaitu 1 persen dan untuk tahun 2024 depan angka kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen yang itu juga merupakan target secara nasional.
Baca Juga: Warga Kembali Somasi Pemkab PPU untuk Kepemilikan Lahan Trunen
2. Kemiskinan adalah aib bagi PPU
Ilustrasi Stunting (Dok. IDN Times)Menurutnya, permasalahan kemiskinan ini adalah aib bagi pemerintah daerah termasuk di Kabupaten PPU. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala OPD, para camat dan stakeholder lainnya selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ini.
“Saya juga minta kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan untuk mengoptimalkan peran seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) dalam proses pendataan kemiskinan secara real di lapangan,” pintanya.
Ia juga menitipkan, kepada aparatur di kecamatan untuk mengoptimalkan peran perangkat desa, kelurahan dan peran ketua RT masing-masing wilayahnya, terutama dalam memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan.
3. Rapat atas dasar instruksi presiden
Peserta Rakor percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting Kabupaten PPU (IDN Times/Ervan)Pada kesempatan tersebut, Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) selaku penyelenggara kegiatan melalu Kepala Bapelitbang Tur Wahyu Sutrisno dalam laporannya, mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Yang di dalamnya, sambung Tur Wahyu, juga terdapat amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol persen di tahun 2024.
“Sementara tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor ini, adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau disingkat P3KE,” pungkasnya
Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah PPU Tahun 2022 Mencapai 92,86 Persen
