Atlet dan Pengurus Cabor PPU Desak KONI Kaltim Terbitkan SK
Musorkablu terpilihnya Salehuddin sebagai Ketua Umum KONI PPU masa bakti 2019 - 2023 (IDN Times/ Ervan Masbanjar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Seluruh atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurus KONI Kabupaten PPU masa bakti 2019 - 2023.
"Kami seluruh atlet dan pengurus cabor mendesak KONI Provinsi Kaltim untuk segera menerbitkan SK Kepengurusan KONI PPU hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) pada Kamis 12 Desember 2019 kemarin,"kata Ketua Harian Pengurus Cabor Perbakin PPU, Trisno, pada Rabu (18/12) di Penajam.
1. Desakan seluruh atlet dan pengurus cabor tersebut tertuang dalam surat pernyataan sikap
Ketua Harian Perbakin PPU, Trisno (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Desakan seluruh atlet dan pengurus cabor tersebut, bebernya, tertuang dalam surat pernyataan sikap yang dibuat bersama, agar roda organisasi KONI sebagai wadah berkumpulnya cabor dapat berjalan dengan baik.
Diungkapkannya, adapun isi dari surat pernyataan yakni, terpilihnya Salehuddin sebagai Ketua KONI PPU masa bakti 2019 - 20123 hasil Musorkablu 5 Desember kemarin sehingga untuk kepentingan pelantikan kepengurusan KONI PPU, dimohon agar KONI Kaltim segera mengeluarkan SK.
Dalam surat pernyataan sikap tersebut, tambah Trisno menyebutkan, legalitas itu dibutuhkan selain untuk sahnya kepengurusan KONI yang baru juga untuk persyaratan pencairan dana kesejahteraan untuk atlet, pelatihan, official dan manager berupa bonus bagi yang telah meraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2018 lalu.
Baca Juga: Jumpai Masyarakat Adat, Jokowi Kulonuwun Pindahkan Ibu Kota
2. SK Kepengurusan KONI PPU dibutuhkan
Para pengurus cabor dan atlet ketika mengikuti rapat menentukan sikap kondisi KONI PPU saat ini (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Ketua KONI PPU terpilih, Salehuddin menuturkan, SK Kepengurusan KONI PPU tersebut dibutuhkan, guna kepentingan kesejahteraan para atlet yang telah meraih medali dalam Proprov Kaltim kemarin.
"Sejak demisionernya pengurus KONI PPU lama, maka yang kini ada tinggal saya selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua KONI PPU, sehingga saya kesulitan melakukan pencairan anggaran dana hibah untuk bonus atlet dan biaya operasional KONI selama 1 tahun ini, yang nilai mencapai Rp5 miliar lebih," jelasnya.
3. Murni keinginan seluruh atlet dan pengurus cabor
Ketua umum KONI PPU Salehuddin (IDN Times/ Istimewa)Terkait dengan surat pernyataan sikap tersebut, murni keinginan seluruh atlet dan pengurus cabor yang telah melakukan musyawarah dalam rangka menyikapi kondisi KONI saat ini. Apalagi mendekati akhir tahun jika dana tidak tersalurkan kemungkinan besar semua dana akan dikembalikan ke kas daerah.
Untuk diketahui, terangnya, dalam pencairan anggaran dibutuhkan tanda tangan satu orang bendahara umum KONI PPU, tetapi karena pejabat lama sudah habis sama jabatannya sejak menyatakan demisioner maka kini KONI PPU tidak memiliki pejabat dibawah Plt Ketua KONI.
4. Saat ini KONI PPU jadi sorotan nasional
Rapat pimpinan Cabor dan atlet KONI PPU untuk menentukan sikap (IDN Times/Ervan Masbanjar)Diakuinya, saat ini KONI PPU menjadi sorotan secara nasional karena berada di wilayah calon ibu kota negara dan tentu harus bisa jadi contoh yang baik bagi daerah lain. Oleh karena itu, keberadaan pengurus KONI yang memiliki legalitas dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi.
Menurutnya, langkah - langkah yang dilakukan oleh atlet dan pengurus cabor menjadi hal positif, karena mereka lebih memikirkan perkembangan olahraga di PPU yang dalam waktu dekat menjadi wilayah ibu kota baru.
Menyikapi hal itu, imbuhnya, paling lambat besok pagi Kamis (19/12) dirinya berangkat ke KONI Kaltim untuk menyerahkan aspirasi rekan - rekan atlet dan pengurus cabor tersebut. Bahkan pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Inspektorat PPU guna membahas masalah ini.
Baca Juga: Sambut Kedatangan Jokowi, Masyarakat Adat Minta Diperhatikan
