2. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan itu berkisar 200 hektare

Akses jalan utama distribusi dimulai dari Jembatan Pulau Balang hingga ke IKN (IDN Times/Istimewa)

Sebagaimana penjelasan BBPJN lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan itu berkisar 200 hektare. Tentunya terdapat potensi permasalahan yang akan dihadapi salah satunya adalah masalah tumpang tindih lahan yang masuk wilayah kawasan area penggunaan lain (APL).

“Sementara untuk lahan yang masuk kawasan statusnya tidak ada masalah karena tentu telah dikoordinasikan di tingkat kementerian, sehingga lebih mudah,” sebutnya.

Namun, lanjutnya, berbeda dengan lahan yang berada di wilayah APL, diduga dapat menimbulkan konflik karena kemungkinan ada tumpang tindih kepemilikan di sana sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

3. Pemerintah PPU berikan bantuan selesaikan masalah tumpang tindih lahan di wilayah APL

Ilustrasi Infrastruktur Jalan Kota (IDN Times/Arief Rahmat)

Komitmen PPU dalam membantu penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kami selaku pemerintah daerah tentu memberikan support dan dorong membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, tambah Hamdam, juga memberikan informasi tentang kondisi faktual. Kemudian  jika memang ada tumpang tindih lahan maka pihaknya mengarahkan persoalan ini ke pengadilan mengambil langkah konsinyasi menitipkan uang ke pengadilan dan dilakukan proses persidangan.

“Langkah ini, agar kegiatan pembangunan tidak terhambat. Sebab tidak boleh dihambat bahkan pengadilan pun siap memberi bantuan jika perlu mereka melaksanakan sidang di luar pengadilan atau di tempat langsung,” paparnya.

4. Pembangunan dimulai dari Pulau Balang hingga kawasan IKN

Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku yang berada di areal IUPHHK HTI PT. IHM (IDN Times/Ervan)

Untuk diketahui, jelasnya, lokasi pembangunan akses utama jalan distribusi material ke IKN itu dari Pulau Balang, Kecamatan Penajam hingga berakhir ke kawasan IKN melalui Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam sampai Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.

Sementara itu, untuk pembangunan jalan di wilayah Balikpapan mulai dari batas jalan tol tembus ke Kariangau menuju rencana jalan di bawah Sungai Wain. Namun pembangunan butuh waktu lama dan tidak akan selesai hingga tahun 2024 depan. Bukan tidak diprioritaskan jalan di Balikpapan.

Tetapi bukan itu yang diharapkan menjadi akses utama jalan distribusi material ke IKN kelak. 

“Kita berharap dalam pembangunan tersebut, sumber daya manusia masyarakat PPU dapat ikut andil bekerja di proyek itu. Lalu pengusaha-pengusaha lokal kita bisa menjadi supplier termasuk juga bisa ikut menjadi sub kontraktor pada pekerjaan-pekerjaan yang dimungkinkan,” pungkasnya.

Baca Juga: Polres PPU Bekuk Dua Pengedar Narkoba yang Sudah Meresahkan Warga