Dinsos: Jumlah Keluarga Miskin di Penajam Paser Utara Menurun
Kegiatan Lebelisasi KPM PKH PPU (IDN Times/Dinsos PPU)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Bagenda Ali mengatakan, hasil pelaksanaan labelisasi jumlah keluarga miskin (Gakin) di calon ibu kota baru menunjukkan penurunan mencapai 1.204 Kepala Keluarga (KK).
"Ya ada penurunan Gakin di PPU yang juga sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ( KPM PKH), penurunan terjadi ketika sedang gencar - gencarnya kami melaksanakan labelisasi rumah - rumah calon KPM PKH di empat kecamatan se-PPU," ujarnya pada Kamis (12/12) di Penajam.
1. Tahun 2019 PPU dapat kuota KPM PHK 9.565 KK
Kepala Dinsos Penajam Paser Utara Bagenda Ali (Dok.IDN Times/Istimewa)Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, lanjutnya, di tahun 2019 ini telah memberikan kuota KPM PKH sebanyak 9.565 KK.
Namun sejak dilaksanakan labelisasi langsung dari rumah ke rumah, jumlahnya mengalami penurunan, karena ada KK mengundurkan dari data calon KPM PKH.
"Total kuota yang diberikan ke PPU sebanyak 9.565 KK tetapi sejalan pelaksanaan labelisasi ada 1.204 KK mengundurkan diri,"katanya.
Ia menjelaskan, karena terdapat 1.204 kuota yang kosong karena calon KPM PKH mengundurkan diri, maka pihaknya mencari penggantinya dan ditargetkan awal tahun 2020 akan selesai.
Dibeberkannya, KPM PKH yang bakal menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah harus tepat sasaran, kegiatan labelisasi ini untuk mengetahui KK mana saja yang layak untuk menerima BPNT.
Baca Juga: Disnaker Balikpapan: Jumlah Tenaga Lokal di RDMP Cuma 181 Orang
2. Labelisasi KPM sesuai Permensos RI Nomor 01 Tahun 2019
ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanBagenda Ali menerangkan, pelaksanaan labelisasi rumah KPM PKH ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.
"Labelisasi itu harus kami lakukan sesuai dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2019. Kami melakukan pelabelan bersama tim kelompok kerja desa, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan sebelumnya," jelas Bagenda Ali.
3. Dilakukan langsung dari rumah ke rumah warga calon ibu kota baru
Penyerahan lebelisasi kepada calon KPM PHK di PPU (IDN Times/Dinsos PPU)Diungkapkannya, pemberian label rumah-rumah calon KPM PKH warga calon ibu kota baru dilakukan dengan langsung turun ke lapangan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan pemberian bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. Sedangkan mereka yang mengundurkan diri, merupakan keluarga yang sudah meningkat secara ekonomi. Mereka akan diganti oleh masyarakat prasejahtera lain yang membutuhkan.
"KPM PKH yang disasar harus memiliki indikator, yakni umur, penghasilan dan aset. Data KPM akan di input ke dalam basis data terpadu (BDT) untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2020 mendatang.
"Harapan kami dengan labelisasi ini, penyaluran bantuan bagi warga calon ibu kota tersebut tepat sasaran," pungkasnya.
Baca Juga: KPU Balikpapan: Media Mesti Netral, Tidak Masuk Tim Kampanye Parpol
