2. Penerimaan THL harus ikuti Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen THL

Perbup nomor 17 tahun 2021 (IDN Times/Ervan)

Selain itu, lanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 tahun 2021 tentang manajemen THL berlaku pada 1 Juni 2021, penambahan THL itu dilakukan berdasarkan hasil analisa kebutuhan artinya beban kerja. Dan SKPD boleh mengangkat THL dengan diketahui bupati. 

“Kami BKPSDM mengacu pada perbup itu agar ada mekanisme dan bisa terorganisasi, berbeda dulu kepala SKPD bisa mengangkat THL sendiri tanpa ada sistem seperti sekarang. Kami tak enak mempublikasi SKPD mana saja yang banyak THL nya. Di sini saya mau klarifikasi pengangkatan THL itu bukan ketika kepemimpinan Abdul Gafur Mas’ud saja dan ada sejak tahun sebelumnya tapi kok tidak dikomentari,” tuturnya.    

Dengan adanya perbup tersebut, jelas Khairuddin, terjadilah pengawasan THL yang signifikan, jika memenuhi kriteria dalam Perbup itu maka BKPSDM mengusulkan pengangkatan THL dengan kajian staf ke bupati. Setelah ada rekomendasi maka dilakukan pengangkatan. 

3. Tidak ada surat perintah setiap SKPD usulkan tambahan THL baru

Kepala BKPSDM PPU, Khairuddin (IDN Times/Ervan)

Ia menegaskan, tidak ada  surat yang memerintahkan setiap SKPD untuk mengusulkan tambahan THL baru. Sebab penambahan THL hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada perbup yang telah mendapat persetujuan Biro Hukum Provinsi Kaltim ini.

“Mungkin karena gajinya THL disesuaikan dengan UMK maka nilainya anggarannya  menjadi besar dan sehingga terlihat marak. Padahal penambahan ada 293 orang saja di data base kami. Selain itu sistem penggajian THL harus terdata di BKPSDM jika tidak maka patut dipertanyakan,” sebutnya.

4. Nonjob pejabat ASN merupakan kewenangan Bupati PPU

Ilustrasi pejabat Penajam Paser Utara dimutasi (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Terkait dengan nonjob ASN, terangnya, secara mekanisme dan prosedur itu merupakan kewenangan Bupati PPU yang lebih mengetahui kinerja ASN itu. Selain itu bupati bukanlah pejabat teknis namun pejabat politik. Tetapi ke depan memang harus ada proses dan mekanisme sebelum dilakukan nonjob.

“Mungkin ada kepala SKPD atau pejabat ASN yang dinilai lambat kinerjanya oleh pak bupati sehingga dinonjobkan. Oleh karena itu, kami akan lebih berkoordinasi secara proaktif kepada kepala daerah, agar ke depan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu. Maka evaluasi akan dilakukan terhadap pejabat-pejabat ASN yang dinonjobkan, hasil pemeriksaan serta keputusannya ada di kepala daerah,” ujarnya. 

5. Dinilai tak mampu bupati boleh tidak tandatangani SKP Kepala SKPD

Bupati PPU Abdul Gafur Mas,ud (IDN Times/ Istimewa)

Untuk diketahui, ungkapnya, BKPSDM pernah bersurat ke provinsi guna dilakukan pemeriksaan terhadap seorang kepala SKPD, harapannya ada tim pemeriksa dari provinsi, namun ketika itu dijawab oleh mereka kewenangan diserahkan kepada daerah. Sehingga penilaian bisa dilakukan bupati sendiri.

Bahkan bupati boleh saja tidak menandatangani sasaran kinerja pegawai (SKP) pejabat kepala SKPD itu, karena dinilai tidak mampu menjalankan program visi dan misinya sehingga dianggap kinerja tidak memenuhi syarat. 

“Untuk jumlah saya lupa sudah berapa banyak pejabat yang dinonjobkan mungkin ada sekitar 11 ASN. Intinya kami siap jika kelak dipanggil DPRD PPU guna mengklarifikasi pernyataan Ketua dan Wakil Ketua DPRD terkait THL dan nonjob ASN tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga: Memanas, Pemkab PPU Cuekin Surat Dewan tentang RAPBD-P