RUU Ibu Kota Negara Disambut dengan Sukacita Warga PPU
Miniatur desain ibu kota negara baru yang berhasil terpilih. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Pemerintah sudah menyampaikan surat presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Informasi langsung memperoleh respons sukacita dari masyarakat di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saya atas nama Pemkab PPU menyambut baik atas terbitnya Surpres tersebut dan itu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat PPU khususnya dan umum di Kaltim,” ujar Wakil Bupati PPU Hamdam kepada IDN Times, Kamis (30/9/2021).
Hamdan yakin, kebijakan pemindahan ibu kota negara ke PPU-Kutai Kartanegara bukan sekadar wacana dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah sangat serius dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara ini ke wilayah Kaltim.
1. IKN dibangun tentu sudah dipertimbangkan secara matang baik aspek positif maupun negatif
Wabup PPU. Ir. H. Hamdam (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Hamdan berharap, IKN di Kaltim secepatnya terwujud mempertimbangkan seluruh aspek kajian para ahli dan seluruh stakeholder. Mempertimbangkan aspek positif maupun negatif akan timbul ke depannya.
"Tetapi saya belum melihat ada sisi negatifnya," ujarnya.
Tentu, lanjutnya, pemindahan IKN ini akan membawa konsep-konsep positif bagi masyarakat termasuk juga tokoh-tokoh yang selama ini kritis sedikit meragukan manfaat dari IKN itu.
“Tetapi, saya pikir perlu komunikasi saja, serta memberikan masukan-masukan dan mempertanyakan kepada pihak-pihak berkomitmen agar mendapatkan penjelasan kepada mereka yang masih curiga ada dampak negatif,” sebutnya.
Baca Juga: Warga Portal Terminal Bus Penajam karena Proses Ganti Rugi Macet
2. Pemkab PPU mendukung dalam penyiapan masyarakat dan regulasi
kunjungan pejabat RI ke titik nol IKN di Sepaku (IDN Times/Ervan)Diakuinya, tugas pemindahan IKN ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat melalui badan otoritas yang kelak dibentuk. Sementara Pemkab PPU sebagai pemilik wilayah tentu akan memberi dukungan dari segi penyiapan masyarakat dan regulasi yang dibutuhkan.
“Saya yakin pemerintah pusat lebih dahulu menyiapkan sarana pendukungnya. Kini sedang atau akan dikerjakan lebih dahulu seperti infrastruktur akses jalan masuk menuju IKN khususnya untuk mempermudah mobilitas logistik termasuk ketersediaan air baku untuk kepentingan IKN, sehingga dapat sesuai dengan jadwal dan tidak terlalu lama,” ungkap Hamdam.
Selain itu, tambahnya, dirinya telah mendapatkan informasi yang pindah lebih dahulu ke IKN adalah personel TNI dan Polri. Bahkan infonya bahwa Kompi C 600 Raider di Kelurahan Petung bakal ditingkatkan statusnya menjadi kesatuan batalyon dalam mendukung pengamanan wilayah IKN.
3. Sengketa lahan harus diurus jika tidak menjadi potensi gangguan pembangunan IKN
Miniatur desain ibu kota negara baru yang berhasil terpilih. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Terkait dengan masalah sengketa lahan, terang Hamdam, saat ini sedang diurus dan itu merupakan tugas bersama antara Pemkab PPU dan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN). Di mana pemkab mendukung dalam segi administrasi wilayah.
“Insya Allah itu dapat tertangani karena jika tidak, itu menjadi potensi besar menghalangi pembangunan IKN,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan kajian-kajian pelabuhan terdekat mana yang kelak cocok untuk aktivitas bongkar muat logistik pembangunan IKN. Sedangkan untuk Pelabuhan Benuo Taka sendiri dari segi kapasitas masih belum memadai dan jaraknya cukup jauh menuju lokasi IKN.
4. Kementerian PUPR telah groundbreaking pembangunan jalan lingkar Sepaku menuju IKN di Sepaku
Groundbreaking pembangunan jalan lingkar Sepaku menuju IKN di Sepaku (IDN Times/Ervan)Sementara itu, Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalan lingkar Sepaku menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN di Sepaku. Prosesi groundbreaking dilakukan hampir bersamaan dengan penyerahan surat presiden atas RUU IKN pada DPR RI.
Adapun proyek yang akan dikerjakan yakni pembangunan jalan lingkar Sepaku Segmen satu, Sepaku Segmen dua dan jalan lingkar Sepaku Segmen tiga, ditambahkan rehabilitasi jalan menuju pelabuhan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) dan PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU) semua dibiayai oleh APBN dengan total Rp80 miliar. Di mana alokasi anggaran masing-masing segmen sebesar Rp60 miliar hingga Rp66 miliar.
“Pembangunan jalan juga dilakukan menggunakan APBD provinsi, yakni peningkatan jalan Sepaku- Petung, Sepaku-Petung 1, Sepaku-Petung 3 dan Jalan Sepaku-Petung 4 sehingga total anggaran yang dikucurkan menggunakan APBN dan APBD Kaltim mencapai Rp213,878 miliar,” bebernya.
Jalan lingkar tersebut dibangun di kawasan titik nol IKN yang lokasinya tidak jauh dari rumah jabatan bupati atau guest house di Trunen Kecamatan Sepaku serta akses menuju area Pelabuhan PT IHM dan PT ITCI KU.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Kaji Potensi Bencana di IKN Penajam Paser Utara
