Ini Titik Terang Pembayaran Tunjangan Insentif ASN di PPU
Ilustrasi Pejabat ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Tunggakan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) sudah ada kejelasan.
Informasinya, Sekretaris Daerah Pemkab PPU sudah memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membayarkan tunggakan saat kas daerah sudah terisi. Sebagai informasi, Pemkab PPU memang menunggak pembayaran delapan bulan insentif TPP ASN setempat.
“Memang sudah ada kejelasan yang diberikan, di mana Sekda PPU ibaratnya jenderal ASN di PPU telah memberikan instruksi langsung ke Kepala BKAD Tur Wahyu Sutrisno, jika gentong kas daerah sudah terisi, maka pembayaran TPP ASN jadi prioritas untuk dibayarkan lebih dahulu,” ujar Ketua Forum ASN PPU Bahtiar kepada IDN Times, Rabu (21/9/2022).
1. ASN PPU berharap dapat TPP pada September bulan ini
Ilustrasi ASN. (IDN Times/ Ervan)Bahtiar mengaku tidak mengetahui sumber anggaran pembayaran tunjangan insentif ASN PPU ini. Namun setidaknya anggaran tidak mengganggu alokasi dana yang diperuntukkan membiayai pembangunan yang bersumber dari dana transfer pusat.
“Tetapi jika pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil atau pajak daerah dananya bisa diprioritaskan untuk pembayaran TPP ASN,” tukasnya.
Para ASN PPU mengharapkan agar pencarian insentif sudah dilakukan pada bulan September atau Oktober nanti.
“Jika pun molor pembayaran TPP itu, pak sekda juga mengatakan untuk diusahakan dengan skema-skema lain,” ucapnya.
Baca Juga: Pemkab PPU Meminta RDTR IKN Mengakomodasi Warga Sepaku
2. Bukan demo tetapi lebih tepat diskusi dan sharing
Bahtiar (IDN Times/ervan)Dibeberkannya, aksi yang dilakukan oleh para ASN bukan demo tetapi lebih tepat adalah diskusi dan sharing dengan Pemkab PPU. Guna menanyakan kejelasan insentif yang belum terbayar selama delapan bulan terakhir.
“Stressing atau penekanan yang ingin kita capai adalah kejelasan pembayaran TPP ASN. Memang sudah dijelaskan kalau sekarang kas daerah khususnya untuk pembayaran TPP sedang kosong,” tuturnya.
Dibeberkannya, anggaran untuk membayar TPP ASN PPU selama delapan sejak Januari hingga Agustus 2022 kemarin mencapai lebih kurang Rp67 miliar. Di mana TPP sangat diharapkan oleh seluruh ASN PPU.
3. Gaji sudah tergadai TPP jadi harapan utama ASN PPU
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Karena hampir sebagian besar gaji mereka telah digadaikan ke bank untuk kepentingan keluarga. Mereka sangat mengharapkan TPP itu terbayarkan segera.
"Kami akui jawaban yang telah diberikan oleh bapak atau jenderal ASN di PPU yakni Sekda PPU, memang realitanya tak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya pemerintah punya niat untuk membayarkan," imbuhnya.
Bahkan Bupati PPU dan Sekda PPU selalu menginstruksikan agar BKAD segera membayarkan TPP ASN, jika kas daerah sudah terisi dan itu dijadikan skala prioritas daerah.
4. Aspirasi mewakili seluruh ASN di lingkungan Pemkab PPU
Sekda PPU, Tohar (IDN Times/Ervan)Terpisah Sekda PPU Tohar menyatakan, aspirasi yang disampaikan mewakili seluruh ASN di lingkungan Pemkab PPU. Dari unsur tertinggi hingga terendah.
“Saya telah memberikan pemahaman kepada perwakilan ASN terkait dengan kondisi keuangan daerah. Di mana APBD 2022 jauh berbeda dari 202,” akunya.
Untuk diketahui, tambah Tohar di APBD PPU Tahun 2022 kebijakan daerah adalah recovery dari kelemahan penyusunan anggaran 2021 yang menyisakan utang yang cukup besar.
Di awal tahun ini, ada perubahan tenaga harian lepas, tunggakan insentif ASN 2021 selama enam bulan, dan tunggakan gaji THL tahun 2021 selama dua bulan.
Ia memerintahkan BKAD PPU untuk membayarkan setelah dana transfer dari pusat masuk kas daerah di triwulan ketiga yang akan disalurkan pada pekan keempat September 2022 ini.
“Adapun total tunggakan TPP pegawai mencapai Rp67 miliar, akan dibayarkan sekaligus apabila kondisi keuangan daerah terpenuhi, jadi tergantung dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus atau bertahap,” pungkas Tohar.
Baca Juga: PPU Berlakukan Fuel Card untuk Pembelian Solar Subsidi
