2. Pemindahan ASN ke IKN sudah siap skenario dan tahapannya

Ilustrasi ASN. (IDN Times/ Ervan)

Sementara itu, lanjutnya, terkait, rencana target pemindahan ASN ke IKN tahun 2024 depan, hingga kini sudah siap skenarionya dan sudah disiapkan tahapannya. Di mana tahap pertama diperkirakan sebanyak 16 ribu orang lebih, terdiri dari ASN pemerintahan, TNI dan Polri.

“Skenario pemindahan ASN sudah disiapkan termasuk tahapannya sudah ada,” tegasnya.

Ia menambahkan, SDM di Kabupaten PPU harus disiapkan, oleh karena itu diharapkan segera dibangun pelayanan publik mengintegrasikan beberapa layanan di sana. 

Begitu juga dengan target penurunan angka kemiskinan kini mencapai 12 ribu di PPU didorong untuk diselesaikan dilengkapi dengan by name by address. 

“Sehingga jemput bola IKN ada, tapi target penurunan kemiskinan juga beres termasuk juga jemput bola dengan layanan-layanan yang lainnya,” pintanya.

Baca Juga: MenPAN-RB Minta ASN PPU Siapkan SDM untuk Sambut IKN

3. Stunting dan wasting perlu dipikirkan

Sekda PPU, Tohar (IDN Times/Ervan)

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, kalau sudah bergerak pemindahan IKN tersebut, maka siap atau tidak, maka jawabannya harus siap,  tinggal kini pihaknya mengkonsolidasikan diri secara internal.

“Yang menarik disampaikan pak MenPAN-RB adalah  tiga isu besar yakni pertama penanganan kemiskinan, kedua digitalisasi dan ketiga konteks kekinian kaitannya dengan arahan bapak presiden,” sebutnya. 

“Adapun dimaksud konteks kekinian yakni stunting dan wasting perlu kita pikirkan, berangkatnya dari mana, lalu yang terkait siapa saja. Hal ini menjadi penting dalam rangka koordinasi dan konsolidasi sampai kepada kelompok sasaran penerima manfaat 

Dibeberkannya, perangkat yang perlu disiapkan oleh Pemkab PPU, terkait kemiskinan itu adalah klarifikasi data dengan fakta empirisnya apakah data itu benar atau tidak. Jika benar maka ada 14 indikator kemiskinan. Sehingga  dapat diketahui karena faktor apa sehingga mereka jadi miskin.

4. Perlu sinergis dan dikolaborasi tangani kemiskinan

Ilustrasi tunawisma (IDN Times/Besse Fadhilah)

Kalau perlu dilakukan sinergis dan dikolaborasi tangani kemiskinan dengan instansi lain atau badan publik di luar pemerintah daerah dari hasil identifikasi, dalam rangka menyasar kelompok penerima manfaat tadi.

Sementara itu, terkait ASN yang saat ini menjadi aparatur di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di mana baru satu pejabat saja yakni Alimuddin kini menjabat sebagai Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN. 

Statusnya kini menyesuaikan saja.

Karena, jelasnya, tidak semua yang dibayangkan mudah khususnya dalam pengurusan administrasinya, namun saat ini sedang berproses dan menyusul ASN-ASN yang berikutnya.

5. Tidak menolak ASN pindah ke OIKN tetapi diberi kemudahan administrasinya

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Diakuinya, memang kini secara organik Alimuddin sudah masuk OIKN, namun untuk sistem penggajian masih masuk di Pemkab PPU, tetapi tunjangan berada di OIKN. 

Ia menyatakan, para ASN PPU yang kini bertugas wilayah IKN di Kecamatan Sepaku statusnya sampai saat ini masih di PPU. Namun logikanya andaikan seluruh badan publik yang ada di delineasi IKN apakah otomatis bagian yang di takeover ke IKN.

“Jika iya alangkah tepatnya kalau sumber daya aparaturnya atau perangkat ASN nya pun di takeover menjadi bagian dari Otorita,” pungkasnya.

Baca Juga: PHKT Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove dan Bersih Pantai di PPU