Pemkab PPU Belum Alokasi Anggaran untuk Penyakit HIV dan AIDS
Ilustrasi Dukungan pada Penderita AIDS (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) belum mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS di wilayahnya. Di sisi lain, kasus orang dengan HIV/AIDS di PPU cenderung meningkat di mana pada Juni 2022 tercatat jumlahnya menjadi 37 pasien atau naik 17 kasus dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami akui untuk saat ini karena terkendala anggaran, maka pemberian suplemen, obat-obatan tidak ada untuk para ODHA di PPU khususnya dari Dinkes PPU. Kami kini masih fokus dalam penanganan kasus malaria dan demam berdarah,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes PPU Eka Wardhana kepada IDN Times, Selasa (13/9/2022).
1. Banyak ODHA berobat ke klinik di RSUD RAPB PPU
Pemeriksaan HIV terhadap waria yang dilakukan Dinkes PPU (IDN Times/Istimewa)Eka mengatakan, pasien ODHA tetap rutin berobat ke klinik voluntary counseling and testing (VCT) atau konseling dan tes sukarela (KTS) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU. Meskipun pihak Dinkes PPU tidak bisa memberikan suplemen dan obat-obatan bagi ODHA.
“Sebelumnya mereka berobat di klinik VCT atau KTS di luar daerah, tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah ke RSUD PPU,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain tidak dapat memberikan obat-obatan dan suplemen, pihaknya juga tidak bisa lagi melakukan VCT mobile ke tempat-tempat yang memiliki faktor risiko HIV/AIDS.
“Pada tiga tahun lalu kita pernah melaksanakan VCT mobile ke tempat yang memiliki faktor risiko HIV/AIDS kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Tetapi karena tidak ada anggaran tidak bisa lagi kami lakukan,” ungkapnya.
Baca Juga: PPU Kerja Sama dengan Alumni ITB dalam Penataan Pembangunan Daerah
2. Pemerintah daerah sedang alami keterbatasan anggaran
Kantor Dinas Kesehatan PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Tetapi, tambahnya, pihaknya sadar dan memaklumi kalau saat ini pemerintah daerah juga sedang alami keterbatasan anggaran.
“Kami paham dengan kondisi keuangan daerah saat ini, sehingga kami berupaya tetap bekerja secara maksimal harapannya cakupan dan target bisa tercapai.
Ia juga berharap, ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas jika merasa terkena gejala HIV. Dinkes PPU sedang berupaya agar setiap puskesmas membuka klinik sebagai sarana konseling bagi pasien HIV/AIDS.
“Puskesmas PPU memang diminta untuk membuka klinik VCT sebagaimana permintaan Provinsi Kaltim. Sementara tes HIV/AIDS bagi ibu hamil telah berjalan di setiap puskesmas ketika mereka melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali,” urainya.
3. Dua ODHA meninggal satu di antaranya merupakan warga Waru
Data ODHA PPU per Juni 2022 (Dok.Dinkes PPU)Dinkes PPU melaporkan, dua orang pasien ODHA di PPU meninggal dunia pada tahun 2022 ini. Salah satunya merupakan warga yang berdomisili di Kecamatan Waru.
“Iya dari dua ODHA yang meninggal tahun ini, salah satunya merupakan warga asal Waru. Sedangkan pada tahun 2021 kemarin, tercatat 10 pasien meninggal dunia dengan perincian delapan pasien baru dan dua adalah ODHA lama,” pungkasnya.
Namun pada tahun 2022 ini, lanjut Eka, terjadi perubahan jumlah penderitanya di mana mayoritas adalah ibu rumah tangga (IRT).
Baca Juga: Parit Lawe-Lawe Menyempit, Ini Tanggapan BPBD PPU
