Retribusi Pelabuhan Benuo Taka Indikasi Korupsi, Ini Jawaban DPRD PPU
Kantor DPRD Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Syahruddin M Noor mengaku belum tahu tentang kasus korupsi di Pelabuhan Benuo Taka. Kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU atas pelabuhan milik Pemkab PPU ini.
Tim Pemberantasan Mafia Pelabuhan Kejari PPU menyidik tuduhan penyelewengan retribusi di Pelabuhan Benuo Taka.
“Kami belum mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di pelabuhan, karena belum mendapatkan laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten PPU,” katanya kepada IDN Times, Senin (24/7/2023).
1. Perusda PPU yang mengelola Pelabuhan Benuo Taka
Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor (IDN Times/Ervan)Syahruddin mengatakan, Pelabuhan Benuo Taka dikelola perusahaan daerah milik Pemkab PPU. Sesuai keputusan Peraturan Daerah (Perda) PPU.
“Kami di DPRD PPU sebelum-sebelumnya sudah mengingatkan agar patuhi Perda nya, jangan diingkari, jika tidak pasti dapat masalah,” tukasnya.
Kepatuhan-kepatuhan itu, lanjutnya, sangat diharapkan pihaknya sehingga tidak menimbulkan masalah hukum sebagaimana dugaan kejaksaan tersebut.
Baca Juga: Kejari PPU Amankan Rp194 juta dari Hasil Penanganan Perkara Korupsi
2. Patuhi aturan dalam pengelolaan keuangan daerah
Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara yang masuk dalam kawasan Industri di PPU (Dok Humas Setkab PPU)Sebagai anggota legislatif, Syahruddin terus mengingatkan agar Pemkab PPU mematuhi aturan ditetapkan dalam perda itu.
“Sebagai pengawas, DPRD selalu mengingatkan tak henti-hentinya, agar patuhi regulasi yang ada jangan bermain di air keruh nanti akibatnya kurang baik,” tegasnya.
Menurutnya, dugaan korupsi yang disampaikan oleh kejaksaan itu mungkin saja ada, karena memang mereka punya wewenang mengindikasikannya ke aras sana. DPRD PPU sendiri tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pengungkapan kasusnya.
“Patuhi saja regulasi yang ada seperti Perda dan Peraturan Bupati (Perbup) jika melenceng pasti ada indikasi korupsi,” ujarnya.
3. Potensi tersangka ASN dan swasta
Kajari PPU, Agus Chandra beserta jajarannya saat berikan keterangan pers dugaan korupsi di pelabuhan Benuo Taka (IDN Times/Ervan)Sebelumnya, Kepala Kejari PPU Agus Chandra dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa membeberkan adanya dugaan praktik korupsi di Pelabuhan Benuo Taka.
"Potensi tersangka bukan saja dari aparatur sipil negara (ASN) saja tapi juga dari swasta. Sementara tim penyidik juga telah melakukan penyelidikan dan kini meningkatkan statusnya menjadi penyidikan," tegasnya.
Kajari mengatakan, tim penyidik menemukan adanya indikasi korupsi karena berkurang pendapatan daerah dari sektor retribusi pelabuhan itu, sepanjang tahun 2019 hingga 2022 mencapai sekitar Rp3 miliar.
“Kami kami duga ada wajib retribusi atau pengguna jasa pelabuhan tidak membayarkan retribusi,” kata Chandra.
4. Sudah berkoordinasi dengan BPK
Ilustrasi tindak pidana korupsi. (IDN Times/Mardya Shakti)Bahkan, tambahnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga kasus ini akan bergulir pada semester kedua dengan statusnya menjadi penyidikan.
"Pengelola retribusi Pelabuhan Benuo Taka Buluminung adalah Dinas Perhubungan PPU. Dan kami di tahap penyidikan ini berupaya membuat terang permasalahannya," sebut Chandra.
Tim penyidik, sambungnya, berupaya mencari siapa paling bertanggung jawab atas berkurangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi Pelabuhan Benuo Taka.
“Kami dalami indikasi retribusi pelabuhan yang dipotong dan tidak disetorkan ke kas daerah. Itu harus diungkap dan disajikan di persidangan kelak,” pungkasnya.
Baca Juga: Spesialis Jambret Tas Jemaah Masjid Berhasil Dibekuk Polres PPU
