2. Fenomena kotak kosong perlu diantisipasi di tahun-tahun mendatang

google

Di Balikpapan, pada pilkada lalu juga terjadi fenomena kotak kosong. Ini jadi hal baru yang jadi perhatian KASN. Ternyata ini perlu diantisipasi pada tahun-tahun akan datang. 

"Agar bisa diatur. Bagaimana netralitas ASN yang selama ini hanya menyangkut pasangan calon, tapi belum menyebutkan kotak kosong," kata dia. 

Menurut dia sudah ada aturan umumnya dalam pasal 9 ayat 2 UU nomor 5 tahun 2015 yang menyebutkan ASN tidak boleh terpengaruh atau terintervensi oleh kepentingan partai politik atau apa pun. 

"Tapi ini menarik untuk kami membuat petunjuk teknisnya," terangnya.

Sementara netralitas ASN hanya menyampaikan secara umum di level nasional. Namun fenomena Kalimantan akan didalami dengan lakukan wawancara dengan ASN Kota Balikpapan. 

"Misal hasil survei salah satu pihak yang paling menyebabkan pelanggaran integritas adalah atasan ASN. Kami akan bertanya atasan pada level mana yang paling mempengaruhi. Ini kami dalami nantinya," urainya.

Setelah ini dirinya juga akan melakukan pendalaman eksplorasi secara kualitatif.

3. Perlu pokja khusus untuk pelanggaran netralitas ASN

KASN, Pemkot Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan bahas netralitas ASN (22/9/2021) (Fatmawati/ IDN Times)

Sementara Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan Wamustofa Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan pada KASN berkaitan dengan evaluasi pengawasan di Kota Balikpapan.

Saat ini masih ada aturan yang tidak tegas. Bahwasanya ASN memiliki hak politik secara konstitusi, namun di sisi lain ASN juga harus netral.

"Menjadi salah satu poin bahwa regulasinya harus tegas dulu lah. Supaya ada netralitas," katanya.

Aturan terikat ASN memang berfokus pada aturan tentang ASN yang mendukung, bukan pada ASN yang mencalonkan diri. Makanya evaluasinya bukan hanya fokus pada hubungan ASN ASN yang memiliki hasrat politik atau ingin maju. 

"Maka Bawaslu Balikpapan lebih tepat jika ada satu pokja yang menangani pelanggaran di ASN. Satgas yang menangani itu. Jadi tidak tumpang tindih," katanya. 

Karena jika terlalu banyak yang melakukan pemeriksaan, dalam hal ini Bawaslu, lalu pemerintah daerah juga, akan terlalu panjang prosesnya. Terlebih tak jarang tindak lanjut tindakan yang diambil terhadap ASN tak disampaikan ke Bawaslu.

"Kalau dalam satu wadah sudah ada instansi yang terkait, prosesnya akan lebih singkat," ujarnya.

Hal ini yang disampaikan pada KASN. Selain juga persoalan lain yang bersifat umum dan khusus. Untuk hal yang bersifat khusus, di Balikpapan misalnya masih banyaknya regulasi yang tidak mengatur beberapa hal. Termasuk juga fenomena kotak kosong.

"Usulan kami tersebut direspons dengan cukup baik oleh pihak KASN. Tapi semua kan semuanya menjadi bahan diskusi dan kembali pada pimpinan di pusat," tandasnya.

Baca Juga: Sadis, Ayah di Balikpapan Siram Air Mendidih ke Tubuh Anak Kandung