Derita Tahura Bukit Soeharto, si Calon Ibu Kota Baru
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur kini menjadi sorotan, terutama sejak digadang-gadang sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. Meskipun bertajuk Taman Hutan Raya (Tahura), sesungguhnya Bukit Soeharto ini dalam kondisi yang memprihatinkan akibat maraknya penambangan batu bara liar dan perambahan hutan.
Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto Rusmadi mengatakan pihaknya telah berkali-kali melakukan patroli untuk menindak para pelaku penambangan liar ini, namun setiap kali patroli tak terlihat ada kegiatan penambangan. Pelaku telah kabur sebelum patroli dilakukan.
Apakah ada informan orang dalam?
1. Petugas menyabotase alat berat penambang batu bara liar
Dok.IDN Times/IstimewaRusmadi mengatakan, "Kita operasi kucing-kucingan dengan mereka (penambang ilegal), bila mau ada razia pasti sepi. Saya tidak berani juga mengatakan ada atau tidaknya (orang dalam yang memberi informasi kepada penambang) yang jelas pas patroli gabungan ketangkap baru kita ketahuan siapa yang bermain."
Saat patroli seringkali mereka hanya menemukan alat-alat berat untuk mengupas tanah atau mengeruk batu bara yang ditinggalkan begitu saja oleh penambang ilegal. "Saya langsung membawa mekanik khusus alat berat (untuk menyabotase), karena rata-rata bila kami ke lapangan pasti kita tidak ketemu orang, pasti orangnya kabur."
Rusmadi menambahkan, "Seperti minyak kita bocorkan, mesin kita angkut, kita pangkas mata rantainya. sekarang ini sedang senyap."
Sementara untuk alat berat yang ditemukan di area konservasi Bukit Soeharto ini, Rusmadi menjelaskan sebenarnya kalau di kawasan konservasi alat tidak bisa dilelang melainkan dimusnahkan.
"Kalau di hutan lindung barang ketemu bisa dilelang, kalau (di wilayah) konservasi benda apapun di dalam harus dihancurkan. Karena besi akhirnya ditumpuk saja sebagai barang bukti, tapi tidak ada satupun yang berani datang. Kalau datang, ini sudah pelakunya," katanya.
Ia menambahkan tidak hanya barang namun juga bangunan, "Seperti kemarin ada bangunan di pinggir jalan tol saya tidak tahu siapa yang punya dibangun rumah megah sekali sudah kita peringati, kita bakar. Harus kita musnahkan," jelasnya.
Baca Juga: 7 Fakta Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota RI yang Baru di Kaltim
2. Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (Polhut)
Dok.IDN Times/IstimewaAgar tak makin parah kerusakan Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi mengatakan, "Kita dalam waktu dekat tahun 2020 nanti membentuk Masyarakat Mitra Polhut. Masyarakat yang kita anggap berpengaruh di daerah situ (kawasan Tahura) kita jadikan mitra," jelasnya.
Menurut Rusmadi penindakan akan sulit jika tidak melibatkan masyarakat. Selama ini juga laporan-laporan yang masuk juga berasal dari masyarakat yang tidak senang dengan aktivitas penambangan liar di kawasan Tahura Bukit Soeharto.
Tahura Bukit Soeharto ini baru dibentuk tahun 2016, Rusmadi baru menjabat sebagai Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2018. "Sebenarnya Tahura dari dulu sudah (seperti) benang kusut tapi tidak papa karena diserahkan kepada saya, saya berusaha ke depan Tahura saya angkat record-nya lebih baik," katanya.
3. Area yang perlu direhabilitasi 48 ribu hektare
Dok.IDN Times/IstimewaBerdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 1231 tahun 2017, area Tahura Bukit Soeharto seluas 64.814,98 hektare. Menurut Rusmadi, area yang harus direhabilitasi mencapai sekitar 48.000 hektare.
"Saya mau bikin Rencana Pengelolaan (RP) jangka panjang, menengah, dan pendek. Ada beberapa blok sudah kita bikin zona-zona salah satunya blok rehab. kita sudah petakan pakai drone ada sekitar 48 ribu hektare yang harus kita rehab. Tidak semuanya rusak tapi yang kita anggap harus kita rehab," jelas Rusmadi.
4. Patroli bersama dengan kepolisian, TNI, dan Gakkum
Dok.IDN Times/IstimewaRusmadi mengaku Polisi Kehutanan (Polhut) di Tahura Bukit Soeharto hanya sekitar 35 orang, sangat tidak mencukupi untuk pengawasan area seluas lebih dari 64 ribu hektar. Apalagi mereka tidak dilengkapi dengan senjata.
Akibatnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan Rusmadi dan timnya seringkali dianggap remeh oleh para penambang batu bara ilegal. Plang peringatan untuk tidak dilakukan aktivitas penambangan juga dicopot oleh para penambang ilegal ini. "Kita pasang plang-plang habis semua dilepas. Kami tidak ada pembiaran," kata Rusmadi.
Ia juga menambahkan, "Tahura belum punya penyidik, jadi penyidik kita serahkan Gakkum yang menangani," ujarnya.
Agar lebih efektif upaya patroli pengamanan wilayah Tahura Bukit Soeharto ini seringkali dilakukan bersama dengan Polda Kaltim, TNI, dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun seringkali tak membawa hasil karena penambang telah kabur.
Menurutnya aktivitas pertambangan ini sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada yang menampung hasil tambang ilegal. "Kami akan menggunakan drone agar ketahuan posisi dimana. Mau menangkap pelaku-pelaku ini hebat permainannya. Ini saya belum memahami betul larinya kemana. Tapi pada prinsipnya mereka (penambang) ilegal, pasti yang menampung yang legal. Selama masih ada yang menampung, (penambang) ilegal tidak akan bisa diberantas," kata Rusmadi.
5. Ribuan orang tinggal di kawasan Tahura, dilibatkan dalam upaya rehabilitasi hutan
Dok.IDN Times/IstimewaMenurut Rusmadi, ribuan orang tinggal di kawasan Tahura Bukit Soeharto, bahkan telah turun temurun. Padahal ini adalah area konservasi yang dilindungi hukum.
"Kita sosialisasi tolong jangan diperlebar, jangan memperluas (area). Untuk mengusir mereka berat. Mereka mengaku sudah ada di sana sejak sebelum Tahura dibentuk," kata Rusmadi.
Kesejahteraan masyarakat juga dipikirkan agar mereka tak lagi menebang pohon-pohon di hutan. "Ke depan akan ada upaya untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Kita arahkan menjaga dan menghijaukan kita alihkan ke tanaman karet, atau aren masyarakat bisa mengambil hasilnya," katanya.
Ia mengaku mempelajari apa keinginan masyarakat agar tanaman rehabilitasi bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tidak ditebang lagi karena dianggap tidak menguntungkan.
6. Pembuatan pos jaga di area rawan
Dok.IDN Times/IstimewaTahun 2020 Rusmadi merencanakan akan membuat pos jaga di lokasi yang dianggap rawan terjadinya penambangan ilegal. Setidaknya 5 sampai 10 orang Polhut akan diturunkan secara bergantian untuk melakukan penjagaan di sana.
Selain dengan Kepolisian, TNI, dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rusmadi juga akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim.
"Pelan-pelan, itikad saya memberantas dan membenahi," katanya.
Baca Juga: Bukit Soeharto Jadi Ibu Kota, Ini Kemungkinan Dampak Lingkungannya