Jika Ada Penyusup di Aksi Demo Cipta Kerja, Ini Respon Pangdam
IDN Times / Hilmansyah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Aksi unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim patut diwaspadai kemungkinan adanya oknum penyusup yang mencoba memperkeruh kondisi Kaltim yang sudah kondusif.
“Harus diakui dalam beberapa tinjauan pemerintah pusat aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi disusupi oleh oknum penyusup yang mencoba memperkeruh keadaan, namun sejauh ini kami (Kodam) masih menunggu saja dan mempelajari itu, dan belum bisa menentukan siapa atau kelompok mana, namun jika ditemukan maka akan ada tindakan tegas yang akan dilakukan,” ujar Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Hery Wiranto di sela-sela kegiatan Sharing Komonikasi dan Motivasi Bagi Perwiara Kodam VI Mulawarman, Senin (12/10/2020).
1. Minta penanganan aksi unjuk rasa tidak dilakukan secara represif
Unsur-unsur satuan Kodam VI Mulawarman (IDN Times / Hilmansyah)Baca Juga: Petugas Kelelahan, 3 Lokasi di Samarinda Terbakar dalam Hitungan Jam
Dalam bebarapa aksi unjuk rasa yang terjadi di Kaltim, ada tiga daerah kabupaten dan kota yang menjadi perhatian yakni Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Untuk itu, diminta Kapolres dan Dandim setempat agar lebih berhati-hati dalam penanganannya.
“Saya minta penanganannya jangan juga terlalu represif, ajak pengunjuk rasa berkomonikasi dengan baik dan saya akan selalu berada di belakang Kapolres dan Dandim setempat, dan kita sudah bertemu beberapa tokoh untuk membantu menjaga situasi tetap kondusif,” tegas Hery.
Hery juga menambahkan, bahwa ia telah meminta pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk juga turun bertemu dengan pengunjuk rasa karena para pengunjuk rasa ini butuh bertemu dengan kepala daerah dan anggota DPRD perwakilannya.
2. Jika terjadi eskalasi kodam sudah siap
Pengdam VI Mulawarman Mayjen TNI Hery Wiranto (IDN Times / Hilmansyah)Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Hery Wiranto, dalam perkembangan aksi nantinya jika terjadi peningkatan eskalasi, maka pihaknya sudah mempersiapkan unsur satuan-satuan, untuk membantu kepolisian dalam melakukan pengamanan, dan ada mekanismenya.
“Saat ini saya terus memantau perkembangan situasinya di lapangan berdasarkan laporan intelejen dan satuan kewilayahan, sehingga jika terjadi eskalasi kita sudah siapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan,” jelas Hery.
Hery menambahkan, aksi unjuk rasa dipersilakan dilakukan namun tidak dilakukan dengan cara anarkis. Karena akan merugikan dimana aspirasi tidak tersampaikan namun hal negatifnya yang muncul.
“Selain itu aksi anarkis ini juga merugikan orang banyak, makanya saya konsen ke arah hal tersebut, sehingga perlu komunikasi yang baik, di sisi lain unjuk rasa dilakukan di daerah, disampaikan ke pimpinan di daerah sedangkan keputusannya kan ada di pusat,” paparnya.
3. Pengunjuk rasa abai prokes
Pangdam sayangkan pengunjukrasa abaikan prokes (IDN Times / Hilmansyah)Dalam beberapa unjuk rasa yang terjadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Hery Wiranto menyayangkan, diabaikannya protokol kesehatan yang dilakukan para pengunjukrasa, kondisi dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru COVID-19.
“Nah, satu lagi yang menjadi perhatian kami, aksi unjuk rasa ini mengabaikan prokes, untuk itu melalui Dandim, Danramil dan Babinas, saya perintahkan untuk melakukan pendekatan agar selalu mengingatkan para pengunjuk rasa untuk tetap melaksanakan prokes,” tutupnya.
Baca Juga: Pandangan Akademisi Samarinda Terkait Seruan JR UU Cipta Kerja
