PAD Tak Sesuai Laporan, DPRD Kota Balikpapan Panggil OPD
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan laporan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Mieke Henny mengatakan pihaknya berencana akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan untuk melakukan evaluasi dan inventarisasi realisasi pencapaian PAD.
Hal dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Balikpapan mengenai pemasukan daerah di tahun 2019 yang disebutkan tidak sesuai dengan data laporan realisasi PAD 2019.
“Ternyata dari laporan itu masih ada beberapa OPD yang pajaknya berbentuk piutang yang dimasukkan sebagai PAD. Secara umum tercapai. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan memanggil masing-masing OPD penghasil PAD untuk duduk satu meja bersama Komisi II untuk membicarakan hal tersebut,” kata Mieke ketika diwawancarai wartawan di DPRD Kota Balikpapan, Kamis (02/01).
1. Terdapat piutang dalam laporan realisasi PAD
IDN Times/Arief RahmatBerdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Balikpapan Haemusri ke Komisi II DPRD Kota Balikpapan disebutkan banyak OPD yang masih menunggak piutang dalam laporan kas daerah.
Hal ini menyebabkan pemasukan dalam kas daerah yang dikelola oleh BPPRD Kota Balikpapan tidak maksimal, karena jumlah laporan pemasukan yang tercatat ternyata tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang sudah disetorkan ke kas daerah.
Sejumlah OPD akan dipanggil untuk diminta keterangan terkait masih adanya tunggakan retribusi. Meski secara umum target PAD yang ditetapkan di tahun lalu sudah terpenuhi.
“Ternyata dari laporan itu masih adanya tunggakan retribusi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertunaikan. Makanya kami akan panggil masing-masing OPD yang terkait untuk menjelaskan,” ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Balikpapan Protes Rencana Penghapusan IMB
2. Penyerapan PAD belum maksimal
Ilustrasi uang (IDN Times/Mela Hapsari)Mieke mengungkapkan penyerapan PAD yang dilakukan oleh masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan hingga saat ini belum maksimal. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hambatan yang dialami serta penyesuaian dengan kondisi terkini.
“Hal yang kami soroti juga soal retribusi parkir, lingkungan hidup dan lain-lain. Itu ada daftarnya di kami. Karena itu juga bagian dari pemasukan daerah. Jadi kami ingin tahu hambatannya apa dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut,” tuturnya.
3. Berharap peningkatan PAD dari pembangunan ibu kota baru
DPRD Balikpapan (IDN Times/Maulana)Mieke menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi peraturan daerah.
Hal itu dilakukan agar terbangun sinergi antara dewan dan pemerintah daerah sehingga pada akhirnya mampu memberikan peningkatan pemasukan daerah.
“Saya rasa ada plus minusnya dengan IKN (Ibu Kota Negara). Jadi tentu ada efek yang terjadi dari posisi Balikpapan yang akan menjadi penyangga ibu kota yang baru tersebut. Makanya kemungkinan ada kenaikan BPHTB di tahun 2020. Karena akan banyak orang yang menaruh asetnya di kota ini,” tuturnya.
Ia mengakui dalam dua tahun terakhir pertumbuhan perekonomian belum mengalami peningkatan sesuai dengan target yang diharapkan.
Hal itu merupakan imbas dari lesunya sektor pertambangan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan, di samping pajak dan lainnya untuk Kota Balikpapan sebagai pusat perkantoran dan bisnis (MICE).
Baca Juga: Cegah Jatuh Korban, KPU Balikpapan Batasi Umur KPPS
