Tahapan Pilwali Balikpapan Bakal Dimulai September 2019
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menjadwalkan akan me-launching tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Balikpapan pada September 2019.
“Launching dilaksanakan bersamaan serentak dengan daerah lainnya yang ikut melaksanakan Pilkada,” kata Thoha.
Kota Balikpapan termasuk dari salah satu dari 9 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Daerah lainnya yakni Paser, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu, Bontang, Kutim dan Berau
1. Anggaran Pilwali Balikpapan akan mulai dicairkan pada Agustus ini
IDN Times/M. IdrisSebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Balikpapan 2020, KPU Kota Balikpapan telah mengajukan dana mencapai Rp 55 miliar untuk persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada.
Dari total anggaran yang diajukan, sebanyak Rp2 miliar akan dicairkan pada APBD Perubahan 2019 ini. Anggaran awal senilai Rp2 miliar tersebut akan dipergunakan untuk melaksanakan peluncuran Pilwali Balikpapan yang dijadwalkan September 2019. Berdasarkan target, penyusunan APBD Perubahan Kota Balikpapan 2019 akan diselesaikan pada Agustus ini.
“Rp2 miliar diantaranya akan dicairkan pada APBD Perubahan, untuk dana awal persiapan Pilwali,” kata Thoha.
Baca Juga: Syarat Calon Independen Pilwali Balikpapan, Minimal 40 Ribu KTP
2. Total anggaran yang dibutuhkan untuk Pilwali Balikpapan mencapai Rp70 miliar
unsplash/Element5 DigitalKomisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah membuat pengajuan dana mencapai Rp55 miliar untuk persiapan Pilwali Balikpapan 2020. Anggaran yang diajukan tersebut belum termasuk anggaran untuk Bawaslu Rp11 miliar dan Rp4 miliar untuk pengamanan. Total anggaran yang akan dihabiskan untuk Pilwali Balikpapan diperkirakan mencapai Rp70 miliar.
Thoha menjelaskan sebagian besar anggaran yang dipergunakan ditujukan untuk membayar honor petugas yang ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.
“60 persen anggaran akan dihabiskan untuk honor petugas,” kata Thoha.
Pengajuan anggaran tersebut saat ini telah diajukan ke Pemerintah Kota Balikpapan untuk dimasukkan dalam pembahasan tim anggaran.
3. Jumlah petugas dikurangi agar tak terjadi pembengkakan anggaran
IDN Times/DaruwaskitaThoha menuturkan akan mengurangi jumlah petugas dalam Pilwali 2020. Pengurangan itu mengikuti pengurangan jumlah TPS yang akan dibangun. Pada Pileg 2019, KPU Kota Balikpapan melibatkan 14.500 petugas KPPS dan 18.000 petugas Linmas. Jumlah tersebut belum termasuk petugas 5 orang PPK di tiap kecamatan dan 3 orang PPS di setiap kelurahan.
Menurut Toha, pihaknya hingga saat ini masih mendata jumlah di tiap TPS. Untuk dimasukkan dalam daftar TPS yang akan digabungkan pada Pilwali 2020.
Baca Juga: Pengamat Sebut Ada Kans Kepala Daerah Bertarung di Pilwali Surabaya
