Balikpapan, IDN Times - Rapat koordinasi terikat isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah yang rencananya akan diselenggarakan besok, Senin (21/3/2024) tak jadi dilaksanakan.

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, saat ditemui di Kantor Pemkot Balikpapan, Minggu (20/3/2022) malam.

Kepada IDN Times, ia menyampaikan, jika dirinya menerima pesan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selaku pengada acara jika kegiatan dibatalkan.

"Iya (terima surat) tapi dibatalkan. Ditunda. Tadi sore dihubungi kalau acara dibatalkan, eh ditunda," kata dia.

1. Wali Kota Balikpapan tak tahu alasan pembatalan

Saat ditanya alasan pembatalan rakor tersebut, Rahmad mengaku juga tidak tahu pastinya. 

"Kalau kami sebagai pemerintah, kalau diundang ya hadir saja, soal itu (dibatalkan) bisa tanya ke Kemenko Polhukam-nya," tandasnya.

Diketahui dari surat yang beredar, kegiatan itu rencananya akan dilaksanakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. 

2. KPU dan Bawaslu Balikpapan menolak hadir

Sempat menarik perhatian, KPU Balikpapan, Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol diminta untuk menjadi narasumber. Namun rupanya pemberitahuan ini tak sampai pada pusat masing-masing lembaga.

Dua lembaga Balikpapan, yakni KPU dan Bawaslu dua hari sebelumnya juga sudah mengonfirmasi tak akan hadir dalam agenda tersebut. 

Baca Juga: Rapat Tunda Pemilu Serentak, KPU Balikpapan Menolak Hadir