Urunan Pembangunan IKN, Wagub Kaltim: Tetap Urusan Pusat
Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara baru-baru ini membuka wacana penggalangan dana atau crowdfunding dalam proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Penggalangan dana di luar APBN dari masyarakat maupun pihak swasta yang sifatnya sukarela.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, bahwa hal itu tetap harus menjadi urusan pemerintah pusat.
"Setahu saya dulu pusat yang membiayai. Mungkin kalau ada kurangnya tetap urusan pusat, lah," ucapnya, saat ditemui di Meeting Room Gran Senyiur Hotel Balikpapan usai menghadiri suatu acara pada, Selasa (29/3/2022) siang.
1. Masyarakat tak mungkin urunan
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi (istimewa)Di satu sisi, sebagai orang kedua yang memimpin Benua Etam itu menilai jika permohonan urunan yang ditujukan ke masyarakat tentu kurang tepat.
Pasalnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang kesusahan terdampak pandemik COVID-19 yang panjang. Akibatnya, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat pun meningkat.
"Masyarakat saja dananya terbatas, mau beli minyak goreng saja susah, masa mau bangun IKN?" tuturnya.
Baca Juga: Solar Subsidi Langka, Motoris Perahu Kelotok Balikpapan 'Menjerit'
2. Perusahaan tambang diharapkan membantu
Ilustrasi kegiatan menambang (IDN Times/Uni Lubis)Namun sisi lainnya, Hadi melihat kemungkinan yang dimaksud Badan Otorita IKN soal dana urunan bisa diterapkan kepada pihak perusahaan.
Seperti diketahui, perusahaan di Kaltim cukup banyak. Di antaranya berdiri juga perusahaan tambang. Jumlahnya pun cukup banyak.
"Perusahaan tambang PKP2B saja ada 30-an, perusahaan-perusahaan itu yang kita harap membantu IKN. Bukan masyarakat kecil, lah," kata dia.
3. Asal isu sokongan pembiayaan IKN
Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Sebelumnya, ramai pemberitaan jika Badan Otorita IKN melemparkan wacana crowdfunding atau pengumpulan untuk membangun IKN Nusantara.
Di mana hal itu di sampaikan oleh salah satu anggota tim komunikasi IKN, Sidik Pramono dalam pernyataan tertulisnya.
Sidik menyebut crowdfunding ini bersifat donasi atau sosial dan melibatkan banyak orang.
"Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujarnya.
Tentunya usai pernyataan ini keluar, keluhan dari masyarakat pun bermunculan di media sosial.
Baca Juga: Aniaya Pekerja RDMP Pertamina Balikpapan, WNA Korea Selatan Dipecat
