Dihina "Jin Buang Anak", Ini Sikap para Pemimpin Kaltim
Aksi demo warga adat Kalimantan Timur atas penghinaan Edy Mulyadi. Foto istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Publik Kalimantan sedang 'panas' menyusul pernyataan bernada menghina bekas calon legislatif PKS, Edy Mulyadi yang menyebutkan lokasi Penajam Paser Utara (PPU) sebagai tempat "Jin Buang Anak". Dalam pertemuan sejumlah tokoh Kalimantan Timur (Kaltim), mereka sepakat tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas daerah menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Bukan saja mencederai perasaan masyarakat, tapi juga telah menjatuhkan harga diri masyarakat Kalimantan," kata Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Rabu (26/1/2022).
1. Proses hukum harus dijalankan
Para tokoh Kaltim meminta agar penegak hukum tegas melanjutkan proses kasus yang melibatkan Edy Mulyadi. Akibat dari pernyataannya yang dinilai melukai hati rakyat Kalimantan khususnya Kaltim.
Syafranuddin mengatakan, sesuai informasi yang diterima melalui perwakilan tokoh pemuda Kaltim Bambang Prayitno, ditegaskan seluruh tokoh sepakat, terdiri para senator perwakilan daerah se-Kalimantan merasa terluka dengan pernyataan Edy Mulyadi.
Beberapa perwakilan memaafkan, tapi sebagian tidak, apalagi setelah melihat klarifikasi Edy yang nampak tidak sungguh-sungguh tulus sepenuh hati meminta maaf.
Baca Juga: Masyarakat Adat Kaltim Murka, Laporkan Edy Mulyadi ke Polisi
2. Memberikan efek jera kepada Edy Mulyadi
YoutubeSemua senator bersikap sama, yaitu meminta aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah hukum kepada Edy Mulyadi.
"Para pemimpin Kalimantan juga meminta kasus Edy Mulyadi ditegakkan lewat Hukum Adat yang berlaku di Kaltim. Disamping meresahkan, membuat gejolak kegaduhan di tengah masyarakat, mencederai Kebhinnekaan toleransi dan harmoni yang sudah terbangun di tengah masyarakat," ucap Syafranuddin yang juga Jubir Gubernur Kaltim.
3. Para tokoh Kaltim bersepakat soal penghinaan ini
Aksi demo warga adat di Kalimantan Timur. Foto istimewaDi tengah rapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri juga sudah menerima masukan dari DPR RI terkait kasus Edy Mulyadi. Semua senator bersikap, bahwa permintaan maaf Edy tidak otomatis menghilangkan kemungkinan jeratan hukum ke depannya.
.
"Justru dengan sikap tegas aparat penegak hukum pada kasus ini, diharapkan bisa memberi pelajaran tentang pentingnya bersikap toleran, saling menghargai dan menjaga setiap ucapan kita di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen," jelas Ivan sapaan akrabnya.
.
Sikap tersebut, disampaikan para tokoh, terdiri dari Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, berlangsung di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Senin 24 Januari 2022.
Baca Juga: Polda Kaltim Terima Laporan tentang Edy Mulyadi untuk Diselidiki