Gubernur Kaltim Minta Kekhususan bagi Wilayah Otorita IKN
Sebuah kendi yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia usai seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dan memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi baru pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Berbagai upaya pun harus dilakukan guna percepatan mewujudkan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang saat ini diberikan kewenangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di bawah kepemimpinan Bambang Susantono bersama Dhony Rahajoe, selaku wakilnya.
"Tidak bisa, tidak bisa berlaku aturan-aturan secara umum, sebab otorita itu khusus," kata Gubernur Isran Noor saat menerima kunjungan Kepala OIKN Bambang Susantono dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
1. Perlakuan khusus bagi pengelolaan kawasan IKN Nusantara
Untuk Otorita IKN menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, pemerintah tidak boleh memberlakukan ketentuan umum atau aturan-aturan yang biasa berlaku bagi kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.
Sebaliknya, lanjut orang nomor satu Benua Etam ini, jika pemerintah menginginkan percepatan terwujudnya IKN, maka kewenangan dan kebijakan khusus berlaku bagi Otorita IKN.
"Nah, terserah otorita. Dia mau apa, mau apa, kan otorita. Dia punya kewenangan khusus, apalagi untuk IKN," tegas Anggota Tim Penasihat Tim Transisi IKN.
Baca Juga: Wali Kota Samarinda Kembangkan Batik Lokal untuk Seragam Pegawai
2. Pengelolaan kawasan Otorita IKN Nusantara
Prosesi tanah dan air Gentong Nusantara di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022). Foto YouTube Biro Pers, Media KepresidenanSelayaknya lagi ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, saat membentuk bahkan sebelum membentuk suatu institusi harus terlebih dulu disiapkan check list terkait anggaran, kebutuhan dan kewenangan institusi baru itu.
"Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Artinya, UU tersebut menandai pembangunan IKN harus segera dilakukan," ungkapnya.
3. Kepala Otorita IKN bersama lima pejabat mengelola IKN
Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono berikan keterangan pers (IDN Times/Ervan)Menurut Gubernur, Kepala Otorita IKN bersama wakilnya dibantu lima pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN berwenang mengalola kawasan IKN yang memiliki luas kawasan darat sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas 68.189 hektare.
"Meski Badan Otorita IKN ini setingkat kementerian, tetapi dia memiliki kekhususan dan pemerintah wajib memberikan kekhususan itu," harapnya.
Dalam pengembangan IKN, akan terbagi dua kawasan, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 56.180 hektare dan kawasan pengembangan seluas 199.962 hektare.
"Kalau perlu, jarak satu gedung dengan lainnya dibuat jarak dua kilometer, minimal. Jadi kawasan hutannya IKN terlihat sebagai wujud forest city," pungkas suami Hj Norbaiti ini.
Baca Juga: Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat di Samarinda