Pemprov akan Rehab Ribuan Rumah Tidak Layak Huni

Hingga akhir masa jabatan Gubernur Kaltim

Samarinda, IDN Times - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembangunan rumah layak huni (RLH) sebanyak 5.000 unit sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Kaltim pada 2023.

“Kurun tiga tahun terakhir ini, Dinas PUPR Kaltim telah membangun 900 unit rumah layak huni bagi warga pra sejahtera di beberapa wilayah di Kaltim,” kata Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Sabtu (20/8/2022). 

1. Kolaborasi pemerintah daerah denngan pusat

Selain pembangunan RLH, Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota juga menjalankan program rehabilitasi  rumah tidak layak huni (RLTH).

Program ini, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan sumber dana program rehabilitasi RLTH bersumber pada APBD Kaltim, APBD kabupaten/kota serta APBN.

“Anggaran melalui APBD Kaltim 2022 untuk program ini, ditargetkan untuk rehabilitasi sebanyak  1.057 unit rumah,” ucap Wagub Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Polresta Samarinda Sita Puluhan Butir Pil Ekstasi dari Pengedar Lokal

2. Target rehabilitasi RLTH di Kaltim sebanyak 4.039 unit rumah

Pemprov akan Rehab Ribuan Rumah Tidak Layak HuniIlustrasi perbaikan rumah dok. IDN Times/IStimewa

Melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan, juga dialokasikan anggaran rehabilitasi sebanyak 1.448 unit rumah. Sedangkan, sebanyak 1.534 unit RLTH akan direhabilitasi oleh 10 kabupaten/kota. Sehingga secara keseluruhan target rehabilitasi RLTH di Kaltim sebanyak 4.039 unit rumah.

Mantan senator Senayan dan Karang Paci ini mengatakan, program pemerintah dalam rehabilitasi merupakan bagian upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar aktivitas keluarga banyak dihabiskan dalam rumah, sebagai tempat berkumpul bersama.

“Rumah yang layak huni, tentu berdampak positif bagi kesehatan seluruh anggota keluarga,” jelas Hadi.

3. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas pemda

Pemprov akan Rehab Ribuan Rumah Tidak Layak HuniIlustasi salah satu rumah yang tidak layak huni tengah dibangun (IDN Times/ istimewa)

Program pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, rumah layak huni, air bersih, dan listrik menjadi prioritas pembangunan meski memerlukan waktu karena keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah Kaltim.

Karenanya, Pemprov Kaltim lanjut Hadi, akan terus bersinergi dengan kabupaten/kota agar program tersebut juga menjadi prioritas.

“Pak Isran (Gubernur Kaltim) bersama saya dan jajaran Pemprov Kaltim akan terus berjuang agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan masyarakat Kaltim,” tutup Hadi.

Baca Juga: Lapas Narkotika Samarinda Usulkan 1.036 Warga Binaan Dapat Remisi

Topik:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya