Solusi Masyarakat Kalsel dalam Memenuhi Kebutuhan Barang
Pekerja melakukan bongkar muat di KM Logistik Nusantara 4 dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banjarmasin, IDN Times - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak masuk dalam jalur program tol laut sudah diluncurkan kementerian Perhubungan (Kemenhub). Program strategis nasional yang sudah diluncurkan pada tahun 2014 silam.
Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan terlalu berarti bagi masyarakat Kalsel. Seperti disampaikan dosen ekonomi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Zainul kepada IDN Times, Jumat (16/9/2022).
Kuncinya adalah, bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan pokok di dalam masyarakat.
"Sebenarnya praktik tol laut di Kalsel sudah berjalan jauh sejak dulu. Hanya saja ini adalah program pusat," katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (16/9/2022).
1. Pemerintah mampu mengelola kebutuhan barang pokok di suatu daerah
Pekerja melakukan bongkar muat di KM Logistik Nusantara 4 dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/focZainul mengatakan, suatu daerah harus mampu dalam pengelolaan ketersediaan barang bagi masyarakat. Tujuan utamanya agar ketersediaan pasokan barang mencukupi hingga tidak dimainkan pihak-pihak lain.
Dalam kasus jalur tol laut nusantara, Zainul beranggapan, tidak berpengaruh langsung bagi masyarakat di Kalsel. Seperti diketahui, Kalsel memang tidak masuk dalam trayek jalur tol laut ditetapkan Kemenhub.
Menurutnya, Kalsel sudah sejak dulu menjalankan konsep tol laut, yakni menciptakan pemerataan kebutuhan antar daerah. Selain itu juga memperlancar proses distribusi produk sehingga membuat harga barang menjadi lebih murah.
Baca Juga: Basarnas Banjarmasin Tutup Pencarian Korban Tenggelam KM Teman Niaga
2. Kunci utama dalam menjalankan program tol laut
Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 4. (dok. Kemenhub)Zainul menyatakan, hal yang harus diperhatikan dalam tol laut itu ada tiga segmen. Pertama ketersediaan infrastruktur pelabuhan, kedua ketersediaan sarana angkutan (kapal), ketiga penampungan atau pemasok kebutuhan industri dan pasar (offtaker).
Kalsel memiliki sarana pelabuhan dan angkutan laut cukup memadai. Persoalan menjadi kendala ada keterbatasan penampungan produk-produk barang produksi.
Offtaker ini dapat menampung produk dari masyarakat dalam jumlah banyak yang kemudian bisa disuplai ke beberapa daerah agar tujuan pemerataan tersampaikan. Adanya wadah itu juga diyakininya akan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.
"Karena produk mereka tersalurkan dengan baik, tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
3. Poin penting menjadi perhatian Kalsel
Dosen ekonomi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Zainul. (IDN Times/Hamdani)Karenanya, Zainul meminta agar Pemprov Kalsel memperhatikan tiga poin penting tersebut, yakni infrastruktur pelabuhan, angkutan, dan offtaker. Pihak pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat kaitan perluasan sarana pelabuhan, memperlancar transportasi, dan keterlibatan swasta.
"Saya rasa offtaker tadi jadi solusinya, karena bisa menampung produk masyarakat. Namun yang penting lagi, ini sebenarnya sederhana saja, tapi perlu komitmen pemerintah," tuturnya.
Terkait adanya offtaker ini terlihat dari disparitas harga maupun pasokan barang antara wilayah Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur. Padahal pemerintah mengalokasikan subsidi cukup besar untuk operator agar tol laut berjalan sesuai harapan.
4. Pemprov Kalsel sudah meminta Pelabuhan Batulicin masuk dalam trayek tol laut
Sungai Martapura, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Pasar Sudimampir, Banjarmasin (Dok.IDN Times/Istimewa)Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Hermansyah mengatakan, tak bisa berbuat banyak terkait jalur perdagangan baik laut maupun sungai yang menyangkut tol laut itu. Pasalnya ranah kebijakan transportasi laut antar daerah di bawah pengawasan pemerintah pusat.
"Kalau dulu jalur sungai di Kalsel kita tangani sekarang semuanya beralih ke pemerintah pusat. Kalau penyeberangan antar daerah seperti Batola-Banjarmasin itu kita yang tangani, tapi retribusinya daerah itu sendiri," bebernya.
Meskipun demikian, pihaknya berharap pasokan kebutuhan berjalan lancar tanpa hambatan meski tidak masuk program tol laut.
"Kita harapkan pasokan lancar, walau tidak masuk tol laut," bebernya.
Pemprov Kalsel telah mengusulkan agar Pelabuhan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu masuk dalam trayek tol laut. Tujuannya agar distribusi barang semakin lancar sehingga berdampak pada terjangkau harga-harga barang di pasaran.
Baca Juga: Pria Banjarmasin Perkosa Anak Tiri karena Tak Kuat Menahan Nafsu