Antisipasi Tingginya Angka Kriminalitas di Ibu Kota Baru
Ilustrasi Pelaku (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Banyak yang mengira jika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim, maka jumlah kriminalitas akan otomatis bertambah di provinsi ini. Namun pengamat hukum asal Balikpapan, Piatur Pangaribuan, punya analisis yang berbeda. Diyakininya, angka kejahatan di Bumi Etam tidak akan sebanyak di Jawa, bahkan bisa lebih diperkecil dari sebelum jadi ibu kota.
Pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) itu mengatakan, menetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah pusat. Salah satunya terkait dengan angka kriminalitas.
Menurut Piatur, salah satu sebab musabab terjadinya kriminalitas adalah minimnya pekerjaan. Rata-rata alasan orang melakukan kejahatan adalah kesulitan ekonomi. Jadi tak jarang, para pengangguran mengambil jalan pintas melakukan kejahatan untuk menambah penghasilannya.
“Nah, inilah yang terjadi di Jawa. Kalau di sana kan harus orang-orang pintar, yang berilmu tinggi (bisa diterima kerja). Kalau pekerjaan-pekerjaan kasarkan kurang begitu ada di sana,” katanya kepada IDN Times, Jumat (30/8).
1. Peluang kerja di Kaltim terbuka lebar
IstimewaSementara di Kaltim, sambung Piatur, peluang untuk bekerja sangat terbuka lebar. Karena lapangan pekerjaan di sini terbilang banyak. Seperti pertambangan, perkebunan, pertanian hingga perikanan ada di provinsi itu. Belum lagi jika ibu kota sudah di Kaltim, pasti akan banyak para investor yang berinvestasi di sini.
Investor, sebut Piatur, akan sangat mungkin membuka usaha di Kaltim. Karena masih banyak lahan di sini yang belum digarap. Dengan begitu, peluang kerja akan sangat terbuka lebar. Sehingga, dia yakin, jumlah kejahatan di Kaltim bisa diminimalisir.
“Karena masyarakat punya peluang untuk mendapatkan yang halal, ketimbang memilih yang haram, pasti akan berisiko buat dia,” tutur anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu.
Baca Juga: 2 Skenario Pemindahan ASN dan Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru
2. Pemerintah harus buka peluang kerja sebesar-besarnya
Unsplash.com/Dominik VanyiPiatur berharap, pemerintah pusat bisa memanfaatkan Kaltim dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menciptakan peluang kerja yang luas. Karena dengan begitu, kekhawatiran masyarakat akan terjadinya aksi kriminalitas yang tinggi di Kaltim tidak akan terjadi.
“Dan peluang itu sangat terbuka lebar di sini. Apalagi ini masih awal, pemerintah sudah bisa memulainya dari sekarang,” terangnya.
Selain itu, dia juga meminta, agar para pejabat bisa menjaga integritasnya. Seperti tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap percaya, bahwa para pejabat bisa menjaga kodusifitas negeri ini.
“Ini catatan pentingnya. Pemerintah harus ada komitmen tinggi menjaga integritasnya. Dan masyarakat Kaltim juga harus mendorong integritas itu, sehingga nanti budaya-budaya yang kurang pas, seperti korupsi, bisa difilter sejak awal,” urainya.
3. Ibu kota di Kaltim, keamanan lebih terjaga
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarBukan hanya memperkecil angka kriminalitas. Kehadiran ibu kota juga dinilainya bisa membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Bahakan kejahatan yang selama ini susah diberantas, akan lebih mudah diatasi jika ibu kota di Kaltim.
Sebab, kata Piatur, instansi-instansi keamanan pusat juga akan pindah. Seperti Mabes Polri, Mabes TNI, KPK hingga BNN RI akan berdiri di Kaltim.
“Dengan begitu, wilayah perbatasan yang selama ini menjadi pintu masuknya narkoba akan mudah diawasi,” jelasnya.
Bukan hanya kejahatan narkoba. Dia menambahkan, kehadiran instansi-instansi keamanan itu juga bisa mengawasi kejahatan-kejahatan di sektor pertambangan, yang selama ini menjadi masalah besar di Kaltim.
“Semua tambang akan bisa diawasi dengan baik, yang selama ini tidak terawasi masalah izin-izinnya yang tumpang tindih dan segala macamnya. Termasuk pajak kita yang belum dimaksimalkan, karena selama ini banyak dugaan pajak kita bocor, karena tidak bayar (pajak) tambang itu,” tutupnya.
Baca Juga: Tekan Kriminalitas di Wilayah Percut Sei Tuan, Polisi Gelar Razia
