Akhirnya Ongkos Pilkada Samarinda Disepakati, ini Rinciannya
IDN Times/Indra Zakaria
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Setelah tarik-ulur penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda, akhirnya pada Selasa (1/10) Pemkot bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Nilai ongkos pilkada Samarinda mencapai Rp56 miliar. Angka tersebut memang jauh dibanding dengan harapan KPU sebelumnya.
Dari usulan semula, penyelenggara pesta demokrasi ini membutuhkan Rp75 miliar namun setelah masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menjadi Rp73 miliar, lalu turun lagi menjadi Rp69 miliar lebih, dan yang terakhir angkanya kian menyusut menjadi Rp44 miliar. Hingga akhirnya ongkos Pilkada ditetapkan mencapai Rp56 miliar.
Baca Juga: 12 Tahun Tak Selesai, Jembatan Pulau Balang Ditengok Dua Menteri
1. Pilkada Samarinda bisa runyam bila NPHD tak ditandatangani
IDN Times/Yuda AlmerioKetua KPU Samarinda, Firman Hidayat mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak mengenai biaya Pilkada. Mengingat kondisi keuangan pemkot yang sedang tak baik karena defisit.
Firman bertekad memaksimalkan pemanfaatan bujet sebesar Rp56 miliar ini. Walau demikian, pihaknya tak menampik akan memangkas sejumlah program demi mendapat skema anggaran yang sudah ditetapkan itu.
"Ya, mau enggak mau. Tapi kami bersyukur sebab NPHD sudah ditandatangani pada 1 Oktober. Jika tidak tahapan pilkada bisa runyam," kata Firman, Selasa (2/10).
2. Anggaran menyusut, TPS ikut dikurangi
Ilustrasi TPS - IDN Times/Indra ZakariaLebih lanjut mantan pewarta majalah Tempo itu menerangkan, detail kegiatan yang dipangkas adalah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak dua kali pihaknya melakukan revisi, dari 2.549 TPS, menjadi 1.850 dan yang terakhir ialah 1.750 TPS.
Jumlah tersebut, diakui Firman memang masih bisa menyesuaikan, sementara program lain yang mendapat pemangkasan ialah konsultasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), kemudian menyangkut kebutuhan pembiayaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tak lepas dari rasionalisasi.
"Tak ada pilihan lain, intinya kami melakukan penyesuaian. Dan nilainya memang harus pas. Dalam waktu dekat kami akan launching Pilkada Samarinda," sebutnya.
3. Ongkos pilkada sudah tak ada masalah, KPU sudah sepakat
IDN Times/Yuda AlmerioSementara itu, kesepakatan anggaran pilkada tak hanya melibatkan KPU, tapi juga entitas lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda sepakat dengan nilai Rp11,5 miliar, lalu pihak keamanan setuju dengan Rp7,75 miliar.
"Semua (KPU, Bawaslu dan satuan pengamanan) sudah sepakat. Tidak ada persoalan lagi," ucap Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin.
Sugeng menambahkan, untuk tahun KPU Samarinda sudah bisa melakukan pencairan sementara Bawaslu dan pihak keamanan baik Polri maupun TNI bisa menunaikan pencairan pada Januari 2020 alias awal tahun depan.
Baca Juga: Bappenas Sudah Terima Rekomendasi Pansus IKN
