Hindari Korupsi, DPRD Samarinda Usulkan Penarikan Pajak via Online
ilustrasi hotel (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Sektor wisata dan perhotelan merupakan satu dari sekian penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samarinda. Ironisnya, sejumlah hotel di Samarinda menunggak pajaknya. Dari catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda ada empat hotel yang hingga kini belum melunasi kewajibannya.
“Ini merupakan salah satu kelemahan sistem penarikan pajak kita. Seharusnya sudah online, tidak gunakan sistem lama,” terang Jasno, anggota Komisi III DPRD Samarinda saat dikonfirmasi pada Senin (31/8/2020) sore.
1. Penarikan pajak online bakal menguntungan Pemkot Samarinda
Ilustrasi hotel (IDN Times/Anata)Informasi dihimpun IDN Times sebelumnya, ada tujuh hotel yang menunggak pajak. Namun dua di antaranya telah melunasi pembayaran pajak yang sempat tertangguhkan. Empat hotel yang masih dinanti pelunasannya ialah adalah SM, SB, JB dan MJ. Dari keempatnya paling besar tunggakannya ialah Hotel SM, Rp1,7 miliar. Meski demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini tak tahu alasan pajak hotel tak ditarik lewat online (daring/dalam jaringan). Padahal metode itu lebih baik, terlebih di masa pandemik virus corona atau COVID-19.
“Pastinya tak akan ada lagi pajak yang menunggak karena sudah terjadi sinkronisasi antara hotel dan pemerintah,” sebutnya.
2. Sistem tarik pajak online bisa mengurangi potensi korupsi
Ilustrasi hotel (Pexels.com/pixabay)Tak hanya itu, lanjut Jasno, PAD pun meningkat seiring lancarnya pembayaran pajak dan potensi korupsi bisa dihindari. Pasalnya data yang disetor tak bisa diubah sepihak. Sementara data dengan sistem lama banyak kekurangan. Sehingga hasilnya taka da permainan.
“Jika online ini datanya sesuai. Misalnya dapatnya 10 ribu yang keluar juga demikian. Tidak bisa berubah. Sementara kalau offline bisa jadi berubah, dapatnya 10 ribu tapi laporannya hanya seribu,” tegasnya.
Baca Juga: Fase Relaksasi di Samarinda, Angka Okupansi Hotel Belum Signifikan
3. Bank di Samarinda bakal diminta CSR wujudkan program tarik pajak online
ilustrasi hotel (unsplash.com/Valeriia Bugaiova)Sementara alat untuk mewujududkan program tersebut, tambah Jasno, bisa dianggarkan lewat APBD Samarinda. Pasalnya urusan pajak daerah ini bakal berpengaruh dengan PAD. Tak cukup sampai di situ, pihaknya juga bakal meminta semua bank bekerja sama dengan Pemkot Samarinda mengeluarkan corporate social responsibility (CSR) demi membeli alat tersebut.
“Ya, ini timbal baliknya. Bersinergilah. Kan banyak uang-uang di daerah menabung di sana (bank swasta),” tutupnya.
Baca Juga: Menunggak Pajak, Bapenda Beri Peringatan Empat Hotel di Samarinda
