Cegah COVID-19, Pelantikan PPS di Balikpapan Digelar Bergiliran
humas KPU Balikpapan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai mempersiapkan kembali tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Senin (15/6) hari ini, KPU menggelar pelantikan 102 panitia pemilihan suara (PPS) secara bergiliran.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, pelantikan PPS bergiliran bertujuan mengurangi jumlah kerumunan orang sebagai upaya mengantisipasi potensi penyebaran virus corona COVID-19.
"Kita mengambil pilihan untuk melantik PPS di lapangan di depan Sekretariat KPU, karena arahan dari Gugus Tugas itu lebih baik mengadakan di tempat yang bagus ventilasinya, ini di lapangan kan bagus," kata Thoha kepada wartawan, Senin (15/6).
1. Pelantikan dibagi ke dalam tiga kelompok waktu
humas KPU BalikpapanKPU Balikpapan, jelas Thoha, membagi jadwal kegiatan pelantikan dalam tiga tahap yakni pada pukul 09.00 WITA, 14.00 WITA, dan 20.00 WITA.
Petugas PPS yang dilantik dibagi dalam tiga kelompok untuk dilantik menyesuaikan jam yang sudah ditentukan. "Kita bagi ada pagi, siang dan malam. Masing-masing 2 kecamatan setiap waktunya," terangnya.
2. Langkah awal tahapan pilkada dimulai kembali
IDN Times / HaikalLebih jauh Thoha menerangkan, pelaksanaan pelantikan PPS ini sebagai langkah awal untuk dimulainya kembali tahapan persiapan pelaksanaan pilkada 2020 yang sempat terhenti akibat dampak pandemik COVID-19.
"Pelantikan PPS seharusnya Maret 2020. Tapi karena pandemi, tahapan itu ditunda termasuk pembentukan PPDP, pemutakhiran data pemilih dan coklit (pencocokan dan penelitian)," terangnya.
Baca Juga: Kaltim Local Lockdown, KPU Balikpapan Batalkan Pelantikan PPS
3. Usai dilantik PPS langsung bertugas
IDN Times / HaikalUsai dilantik, para PPS langsung diberikan kegiatan pembekalan untuk memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pilkada.
"Mereka ini kami asumsikan tidak tahu apa-apa tentang kepemiluan. Siapa pun yang baru dilantik, ya masih awam lah. Maka dalam orientasi kami juga dibekali pemahaman tentang tugas, fungsi dan wewenang PPS. Supaya tahu, mereka dilantik sebagai apa, untuk apa dan menjadi apa," tuturnya.
Ia menegaskan setiap anggota PPS juga diberikan pembekalan tentang aturan untuk menjaga netralitas petugas penyelenggara pilkada.
"Ketika mereka dilantik maka praktis sudah menjadi penyelenggara pilkada. Satu syarat yang tidak boleh ditawar-tawar yaitu harus netral. Integritas itu pertaruhan KPU. Maka mereka harus paham cara bicara dan bertindak. Bagaimana menghadapi ketika ada calon atau tim yang bagi-bagi sembako. Jangan sampai ikut-ikutan bagi. Ikut-ikutan ke sana ke mari dan itu pasti jadi masalah," ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Pilkada Balikpapan Membengkak, Perlu Rp16 Miliar untuk APD
